BAUBAU, sultrademo.co – Polda Sulawesi Tenggara kalah dalam Sidang Praperadilan yang dimohonkan oleh Wakil Ketua Bidang Pemberantasan Korupsi Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Baubau, Riski Afif Ishak, SH di Pengadilan Negeri Baubau. Hal itu ditandai dengan dibacanya Putusan oleh Hakim Tunggal Achmad Wahyu Utomo, SH pada Senin, (28/12/2020).
Riski melalui Kuasa Hukumnya, Adnan, SH menjelaskan Hakim Praperadilan pada pokoknya memutuskan bahwa Penetapan Tersangka termasuk penetapan DPO terhadap Riski oleh Polda Sultra tidak sah secara hukum.
Adnan, SH menyebutkan dengan adanya putusan ini kuasa hukum Riski pada pokoknya menyampaikan ucapan apresiasi kepada hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini karena telah memberikan putusan yang benar-benar sesuai hukum dan berkeadilan.
“Pada intinya kami sangat mengapresiasi putusan ini, semoga Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selalu diberi kesehatan dalam menjalankan tugasnya,” tuturnya.
Kuasa Hukum Riski yang juga Ketua Posbakumadin ini menambahkan setelah adanya putusan ini maka perkara tidak dapat lagi dilakukan penyidikan ulang. “Jadi perkara ini tidak bisa lagi dilanjutkan, karena alasan telah daluarsa,”tegasnya.
Kuasa hukum lain M. Toufan Achmad, SH menjelaskan bahwa dengan adanya putusan praperadilan ini dapat memberi gambaran kepada para pejabat negara, untuk lebih memaknai jika kritikan harus dijawab dengan otokritik bukan kemudian malah melaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian. Ia berharap kedepannya pun bisa menjadi gambaran positif bagi seluruh masyarakat khususnya di Kota Baubau.
“Putusan ini semoga menjadi lonceng penanda bahwa setiap kritikan hendaknya dimaknai dengan jiwa besar. Sebab ujungnya adalah demi kebaikan daerah juga,” lanjutnya.
Dalam perkara ini Riski didampingi oleh enam Kuasa Hukum, yaitu: Muhammad Toufan Achmad, S.H, Adnan, SH, La Ode Abdul Faris, SH, La Muin, SH, La Ode Samsu Umar, SH, dan Mohammad Al Ihsan, SH.









