Kendari, Sultrademo.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, S.T.P., S.H., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Kendari, Selasa (3/11/2026).
Rakor tersebut merupakan agenda rutin pemerintah pusat bersama pemerintah daerah se-Indonesia untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan laju inflasi di berbagai daerah.
Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., dan diikuti para gubernur, bupati, wali kota, serta jajaran perangkat daerah terkait dari seluruh Indonesia.
Keikutsertaan Sekda Kota Kendari menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya menjaga stabilitas perekonomian daerah dan melindungi daya beli masyarakat.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat membahas perkembangan inflasi di berbagai daerah sekaligus mendorong langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok masyarakat.
“Pemerintah daerah juga diminta terus meningkatkan pemantauan harga komoditas pangan strategis, memastikan ketersediaan pasokan, serta menjaga kelancaran distribusi agar tidak terjadi gejolak harga di pasar,” demikian arahan sekjen Kemendagri dalam rakor tersebut.
Selain agenda pengendalian inflasi, rakor kali ini turut membahas kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kolaborasi tersebut berkaitan dengan program pemberian sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah juga didorong menyiapkan paparan terkait perkembangan harga di wilayah masing-masing, kendala yang dihadapi dalam pengendalian inflasi, serta berbagai langkah yang telah dilakukan untuk menjaga stabilitas harga.
Penguatan koordinasi lintas sektor turut menjadi perhatian, termasuk dengan melibatkan Bulog, Bappeda, Bapenda, BPKAD, serta perangkat daerah yang membidangi urusan pangan, perdagangan, pertanian, dan perekonomian.
Bagi Pemerintah Kota Kendari, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dinilai sangat berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam rakor nasional tersebut, berbagai arahan dan kebijakan pemerintah pusat diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat langkah strategis pengendalian inflasi di Kota Kendari.
Pemerintah Kota Kendari berkomitmen terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat, instansi terkait, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan stabilitas harga, menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, dan mengantisipasi potensi gejolak ekonomi.
Dengan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan, upaya pengendalian inflasi di Kota Kendari diharapkan semakin optimal sehingga stabilitas perekonomian daerah tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
