Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah Tahun 2025. Penutupan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio, mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, di Aula Asrama C Kantor BPSDM Sultra, Jumat malam (12/12/2025).
Rakor yang berlangsung selama empat hari ini menjadi forum strategis konsolidasi pemerintah daerah, dengan melibatkan unsur Forkopimda Sultra, para narasumber nasional, instruktur dan pelatih, serta peserta yang terdiri dari staf ahli, asisten, kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, hingga Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutan penutup yang dibacakan Sekda Sultra, Gubernur Sultra menegaskan bahwa rakor ini merupakan momentum penting untuk menyatukan visi, arah, dan langkah seluruh perangkat daerah dalam mendukung agenda pembangunan daerah yang semakin menantang di tahun 2025.
Melalui rangkaian kegiatan, termasuk sesi personal reflection, para peserta diajak menilai kembali peran strategis masing-masing, mengukur kontribusi yang telah diberikan, sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan guna memperkuat kinerja birokrasi ke depan.
“Selama empat hari pelaksanaan kegiatan ini, kita telah mendapatkan berbagai materi yang sangat berharga dari para narasumber dengan perspektif strategis dan otoritatif. Materi yang saya sampaikan selaku Gubernur, serta yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, memberikan gambaran arah pembangunan Sulawesi Tenggara Tahun 2025, termasuk penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas belanja daerah, dan percepatan program prioritas berbasis potensi wilayah,” ujarnya.
Sekda membacakan sambutan Gubernur.
Ia melanjutkan, materi dari Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah, konsistensi dalam siklus perencanaan dan penganggaran, serta penguatan akuntabilitas APBD sesuai prinsip value for money.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri menggarisbawahi bahwa transformasi birokrasi hanya dapat terwujud melalui peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, terutama dalam kepemimpinan, kemampuan digital, dan etos pelayanan publik.
Sekda Sultra juga memaparkan arah kebijakan tata kelola pemerintahan daerah yang menitikberatkan pada konsolidasi data, integrasi perencanaan, serta percepatan implementasi agenda prioritas pembangunan.
Kehadiran Kapolda Sultra, Danrem 143/Halu Oleo, Kajati Sultra, serta Tim Commit Foundation disebut memperkuat pesan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan stabilitas keamanan, supremasi hukum, dan sinergi lintas sektor.
Menurutnya, seluruh materi yang disampaikan memberikan gambaran komprehensif tentang kompleksitas tantangan pembangunan tahun 2025, mulai dari dinamika fiskal daerah, peningkatan kualitas layanan publik, percepatan transformasi digital, hingga penguatan integritas birokrasi.
“Personal reflection yang kita lakukan bukan sekadar evaluasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi, memperbaiki kelemahan internal, serta merumuskan strategi yang lebih adaptif terhadap perubahan. Kita harus memastikan bahwa kebijakan pusat dan daerah dijalankan secara terintegrasi, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Sekda Sultra menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, keselarasan perencanaan dan penganggaran antara provinsi dan kabupaten/kota, serta penerapan prinsip kerja berbasis hasil (result-based). Tahun 2025 dinilai sebagai fase strategis percepatan pembangunan daerah yang menuntut kerja serentak, sistematis, dan bertanggung jawab dari seluruh perangkat daerah.
Pada akhir kegiatan, Sekda Sultra menyampaikan apresiasi kepada para narasumber atas kontribusi pemikiran strategis yang diberikan, serta kepada BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penyelenggara yang dinilai telah mempersiapkan kegiatan secara terencana dan berkualitas. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif dan komitmen selama rakor berlangsung.
“Semoga hasil Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah ini menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara,” tutup Sekda Sultra.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
