Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Kota Kendari hari ini, Kamis (5/11/2026), melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara serentak ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut, guna memastikan operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebanyak enam tim gabungan yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diterjunkan sekaligus untuk melakukan pengecekan menyeluruh berdasarkan 14 indikator penilaian resmi BGN.
Kegiatan ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, beserta unsur teknis terkait lainnya.
Salah satu tim yang bertugas, Tim Lima yang dipimpin Koordinator Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Paminuddin, didampingi Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Yusran Wahyudi, memeriksa delapan SPPG di Kecamatan Kambu dan Kadia, dimulai dari SPPG Kambu Lalolara.
“Kebersihan adalah aspek paling penting. Makanan yang diproduksi di sini akan dikonsumsi oleh ribuan pelajar dan masyarakat, jadi mohon benar-benar diperhatikan dan diterapkan secara konsisten setiap saat,” tegas Paminuddin kepada para pengelola dapur.
Sementara itu, Koordinator BGN Kota Kendari, Fadhilah Rizka Muthi’a, menjelaskan bahwa 14 indikator yang diperiksa mencakup legalitas dokumen, ketersediaan staf dan chef, sumber air, rantai dingin, sanitasi dasar, ketersediaan APAR, pelabelan kemasan, kondisi bangunan, gudang penyimpanan, alur produksi, hingga pengawasan CCTV.
Pemeriksaan juga mencakup kelengkapan dokumen penting seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan sertifikat halal, serta kesiapan dan kedisiplinan sumber daya manusia.
Hasil sidak ini diharapkan menjadi gambaran menyeluruh sekaligus acuan perbaikan bagi setiap dapur SPPG. Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya agar program MBG tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjamin standar kebersihan dan keamanan pangan yang tinggi bagi seluruh masyarakat penerima manfaat.
 






