Kendari, Sultrademo. co – Sejumlah baleho kian bermunculan terpampang di beberapa ruas jalan di Kolaka Timur (Koltim) jelang Pemilihan Wakil Bupati Kolaka yang akan di gelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kolaka Timur.
Baliho tersebut berisikan penolakan terhadap figur calon wakil Bupati yang berasal dari luar Kabupaten Pecahan Kolaka tersebut.
Baliho yang terkesan mengatasnamakan masyarakat koltim itupun mengundang berbagai reaksi salah satunya datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Kawal Demokrasi Rakyat (Kader) Kolaka Timur.
Koordinator LSM Kader Koltim, Eritman menilai, bersebarannya baliho tersebut mencedrai demokrasi, terlebih lagi baliho tersebut juga terkesan propokatif apa lagi tidak mencantumkan pihak yang bertanggungjawab atas pernyataan penolakan tersebut.
“Saya menilai ini baliho siluman, dan mengandung upaya propokatif pada masyarakat, dari pihak tertentu yang ingin merusak proses demokrasi dalam hal ini pemilihan wakil bupati Kolaka Timur dimana jelas-jelas telah ada ketentuan perundangannya,” terangnya, Selasa, (18/01/2022).
Mantan Sekretaris DPD NasDem Koltim ini menghimbau segenap elemen dan masyarakat Koltim untuk tidak terprovokasi dengan adanya baliho tersebut.
“Mari kita percayakan sepenuhnya pemilihan wakil bupati Koltim ini kepada DPRD koltim, prosesnya saat ini tengah berjalan,” tuturnya.
Ia meyakini bahwa saat ini Dewan tengah menjalankan mekanisme pemilihan sesuai perundangan yang berlaku.
“Kita sebagai masyarakat akan turut mengawasi dan memastikan dalam prosesnya tidak ada aturan yang di langgar,” imbuhnya.
Secara khusus Eritman juga meminta kepada aparat kepolisian untuk melakukan upaya pencegahan sedini mungkin terhadap hal – hal yang bisa membuat masyarakat terpecah akibat kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.
“Baliho – baliho yang bersikan pesan propokatif seperti ini, mestinya harus ditertibkan oleh aparat hukum kita, apa lagi tidak jelas siapa pihak yang bertanggungjawab atas pernyataan dalam baliho tersebut,” tegas Eritman.
Menurutnya jika baliho tersebut mengatasnamakan masyarakat Koltim, sebagai masyarakat Koltim, ia tidak pernah setuju dengan adanya pernyataan seperti itu.
“Buat saya siapapun itu yang punya niatan membangun Kolaka Timur silahkan saja mengikuti proses demokrasi sepanjang dia warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, yang tidak boleh itu kalau Warga Negara Asing,” tutupnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
