Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengukir sejarah baru dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Laode Saifuddin, M. Si, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Kebijakan Transformasi Digital Mal Pelayanan Publik (MPP) Wilayah Sulawesi di Claro Kendari.
Acara ini diselenggarakan pada,Kamis (25/7/2024) oleh Deputi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB) dan diadakan secara hybrid, dengan peserta online melalui aplikasi Zoom dan offline.
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan sejumlah narasumber penting secara online, termasuk Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Kantor Staf Presiden, Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Konsil Kedokteran Indonesia, Jefri Thomas, serta Direktur Kemendagri, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan pejabat dari Badan Siber dan Sandi Negara.
Sementara itu, peserta offline mencakup Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Sekda kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Kominfo se-Sulawesi, dan pejabat terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Drs. Laode Saifuddin menyambut baik kehadiran Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB dan mengapresiasi pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lokasi sosialisasi.
“Selamat datang di bumi anoa Sulawesi Tenggara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kedeputian Pelayanan Publik yang telah memilih Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi kebijakan transformasi digital wilayah Sulawesi,” ujarnya.
Plh. Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh upaya transformasi digital sebagai langkah awal mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Di era digital seperti saat ini, transformasi digital menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat kita hindari. Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terintegrasi secara digital akan menjadi solusi yang tepat untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik,” ucapnya.
Presiden Joko Widodo, melalui pesan yang disampaikan oleh Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden, Rira Renata, menekankan pentingnya orientasi birokrasi pada tingkat kepuasan masyarakat, kemudahan urusan, dan peningkatan daya saing.
“Interoperabilitas aplikasi pemerintah merupakan keharusan dalam digitalisasi layanan publik,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi ini berlangsung sepanjang hari dan menampilkan narasumber dari Kemenpan-RB, Kementerian Kesehatan, PTSP Kota Kendari, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri.
Khusus provinsi Sulawesi Tenggara sendiri telah membangun enam Mal Pelayanan Publik di wilayahnya, yaitu di Kabupaten Buton, Kolaka, Konawe, Bombana, serta di Kota Bau-Bau dan Kendari. Kota Kendari terpilih sebagai rintisan Mal Pelayanan Publik Digital terbaik oleh Kemenpan-RB.
Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik, Yanuar Ahmad, menekankan pentingnya integrasi akses informasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIAPA) yang memuat informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.
“Percepatan penerapan MPP digital membutuhkan komitmen yang kuat dan persepsi yang sama terkait prioritas penyelenggaraan pelayanan terintegrasi,” jelasnya.
Dengan dukungan regulasi yang tidak tumpang tindih serta infrastruktur yang memadai dan terintegrasi, transformasi digital layanan publik di Sulawesi Tenggara diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Kapasitas SDM ASN dalam digitalisasi juga menjadi faktor kunci yang akan terus ditingkatkan.
Provinsi Sulawesi Tenggara kini berada di garis depan dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam meningkatkan daya saing nasional melalui birokrasi yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan prima.