Usut KTP Palsu Mister Wang, Ditreskrimum Polda Sultra Masih Kumpulkan Bukti

Reporter : Ilfa

Kendari, Sultrademo.co – Kasus KTP Palsu warga Negara Asing ( WNA) asal China mister Wang yang dilaporkan salah satu warga Konawe utara ( Konut) beberapa waktu lalu, telah dilakukan gelar perkara pembuatan KTP palsu elektronik oleh Polda Sultra.

Direktur Reskrimum Polda Sultra, Kombes Pol. La Ode Aries El Fatar mengatakan,  pihaknya masih melanjutkan proses hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat.

“Kami belum menyimpulkan tindakan tersebut, sudah masuk dalam unsur melawan pidana atau bukan,”ujarnya saat di temui diruang kerjanya, selasa (8/6/2020)

tengah post

Selain itu, kata La Ode Aries El Fatar memang diluar KTP ada Kartu Keluarga (KK) belum dicetak.

tengah post 2

“Nah, fakta-fakta itu yang kita temukan di lapangan bahwa benar ada ktp dan Kartu Keluarga ( KK) yang di buat tidak semestinya tidak di peruntukan itu adalah fakta,” jelasnya.

“Memang di akui oleh istri Mr. W ini bahwa betul dia yang membuat surat KTP dan mengajukan kepada Dukcapil, dan Dukcapil juga sudah mengakui mereka sempat membuat KTP dan KK namun yang dicetak baru ktp jadi faktanya begitu, namun penggunaannya belum kita temukan,”tambahnya.

Pasalnya apabila KTP tersebut belum digunakan maka belum mengakibatkan pelanggaran.

“Sehingga hasil gelar kemarin memberikan perintah kepada penyidik untuk mencari lagi kemungkinan-kemungkinan lain apakah KTP ini pernah di gunakan oleh Mr. W,” jelasnya.

Pihaknya juga telah bersurat secara resmi ke perbankan dan Kemenkunham terkait apakah KTP palsu tersebut pernah digunakan untuk membuat rekening di bank atau mendirikan sebuah perusahaan yang beratasnamakan Ww.

“Sampai sekarang ini belum ada jawaban, sehingga kami berinisiatif meminta kepada Mabes Polri melalui Kabereskrim untuk meminta data perbankan mengenai pembukaan rekening dengan nama sesuai dengan KTP yang di duga palsu ini,”ujarnya

“Data di kementrian Hukum ini menyangkut pendirian perusahaan,” tambahnya.

Namun, sejauh ini pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah ada perbuatan pidana.

“Dari masyarakat kepala desa, Mr. W dan istrinya, saksi yang melihat pada waktu itu ktp, kemudian dari pihak Dukcapil dan membenarkan memang pernah di buat baik oknum yang membuat itu maupun oknum arsip di komputer memang masih ada,”ujarnya

“Tapi belum terdaftar di database kependudukan,”tambahnya

Ia juga menjelaskan, dalam proses penyidikan nanti akan melihat siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana ini.

“Apakah KTP ini sudah digunakan. Kuncinya di penggunaannya, ketika belum di gunakan dan ketika belum masuk di sistem maka baik undang-undang KUHP maupun di undang-undang kependudukan ini belum bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana,”pungkasnya

 

 

Berlangganan Berita Terbaru Sultrademo.co!

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.