Kendari, Sultrademo.co – Gelombang demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 yang diwarnai bentrokan antara rakyat dan aparat menjadi latar lahirnya seruan keras dari kalangan akademisi. Sebanyak 88 guru besar alumni HMI yang tergabung dalam Forum Guru Besar Insan Cita mengeluarkan pernyataan sikap tegas kepada Presiden RI dan DPR, Minggu (31/8/2025).
Mereka menilai, krisis multidimensi yang melanda bangsa adalah puncak dari akumulasi ketidakpuasan publik terhadap pemerintah, DPR, dan lembaga yudikatif. “Rakyat sudah muak dengan elite yang kehilangan empati. Kini saatnya Presiden melakukan perbaikan segera,” tegas forum dalam pernyataannya.
Delapan Langkah Mendesak
Forum menyodorkan 8 solusi cepat (quick win) untuk meredam situasi, di antaranya:
1. Menghentikan kekerasan baik oleh aparat maupun demonstran dengan penegakan hukum yang adil.
2. Reformasi menyeluruh Polri dan pergantian pimpinan yang kredibel.
3. Reshuffle kabinet untuk mengganti menteri yang dianggap tidak kompeten dan menuai kemarahan publik.
4. Mengganti anggota DPR yang perilakunya memicu amarah rakyat.
5. Mempercepat pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, baik lewat DPR maupun Perppu.
6. Mengembalikan KPK sebagai lembaga independen dengan revisi UU ke versi sebelum 2019.
7. Mencabut UU Cipta Kerja dan membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda.
8. Menata ulang program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran, terutama untuk daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting tinggi.
Reformasi Struktural Jangka Menengah
Selain solusi cepat, forum juga mendorong 8 langkah jangka menengah untuk memperkuat demokrasi dan keadilan sosial, antara lain:
* Presiden diminta memimpin langsung gerakan pemberantasan korupsi.
* Evaluasi dan pencabutan regulasi yang membebani rakyat.
* Perbaikan lembaga pengawasan publik dengan rekrutmen transparan dan berintegritas.
* Reformasi birokrasi dengan grand design nasional agar efisien dan berkelas dunia.
* Memastikan bonus demografi tidak berubah menjadi bencana demografi.
* DPR diminta hidup sederhana dan menjaga etika publik.
* Reformasi politik dan pemilu berbasis nilai Pancasila, bukan liberalisme barat.
* Evaluasi rencana pendirian PT Danantara, dengan fokus memperkuat kualitas kampus yang sudah ada.
Panggilan Moral dari Kampus
Pernyataan ini ditandatangani oleh nama-nama besar, termasuk Prof. Mahfud MD, Prof. Siti Zuhro, Prof. Didik J. Rachbini, Prof. Ahmad Humam Hamid, hingga Prof. Syamsul Rijal.
“Ini adalah panggilan moral dan akademik. Kami ingin menjaga keutuhan NKRI, memperkuat demokrasi, dan memastikan kebijakan negara berpihak pada rakyat,” tegas para guru besar dalam penutup pernyataan sikap.
Seruan tersebut kini menjadi ujian bagi Presiden dan DPR: apakah akan merespons dengan langkah nyata, atau kembali terjebak dalam retorika yang semakin menjauhkan rakyat dari kepercayaan pada negara.
Laporan: Arini Triana Suci R
Editor : UL










