Abu Hasan Sebut Jalan Provinsi di Buton Utara Memiliki Tingkat Kerusakan Terpanjang di Sultra

  • Whatsapp

Buton Utara, Sultrademo.co – Bupati Buton Utara, Abu Hasan mengungkapkan dua tantangan pembangunan di Buton Utara, yaitu, infrastruktur jalan dan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini Ia sampaikan kala memberikan sambutan dalam rapat koordinasi Kecamatan Bonegunu, di Permandian Hangka Desa Laanoipi, Sabtu (25/1/2020).

“Tantangan kita adalah infrastruktur dan lapangan kerja. Mengenai infrastruktur jalan ada beberapa tingkatan status jalan di Butur, ada jalan nasional, Provinsi dan jalan Kabupaten, yang masing-masing memiliki batas kewenangan dalam pembangunan jalan tersebut,” Ucapnya

Bacaan Lainnya

Jalan provinsi yang ada di Buton Utara merupakan jalan terpanjang dan memiliki tingkat kerusakan terpanjang yang ada di Sultra dan kondisi ini menjadi tantangan pemerintah daerah, namun demikian menurut Abu Hasan Pemda Butur berusaha melakukan perbaikan sebagian titik kerusakan jalan provinsi dengan menggunakan anggaran khusus atau dana jaga-jaga.

“Tantangan kedua kita adalah soal lapangan kerja, dapat diatasi dengan memproduktifkan lahan, cukup banyak dan luas lahannya, apabila dimanfaatkan dengan baik dan produktif, maka dengan sendirinya lapangan kerja hadir dengan sendirinya, mari kita manfaatkan lahan tersebut, dengan tidak menyerahkannya ke pihak-pihak asing” Jelasnya.

Kepada pemerintah desa dan lurah Abu Hasan berharap agar terus menjaga lahan-lahan masyarakat agar tidak terjual kepada investor.

Saat ini juga Pemda Butur telah menghadirkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pelatihan tenaga kerja. Selain BLK pemda Butur juga telah menghadirkan pabrik pengolahan kelapa, dengan harapan pabrik ini menjadi sentra ekonomi masyarakat dan bisa menyerap tenaga kerja.

“Beberapa hal dan upaya pemerintah menghadirkan program untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat” Tambahnya. 

Abu Hasan juga berpesan kepada kepala desa yang sebentar lagi berakhir masa jabatanya agar merapikan administrasinya dan bagi pelaksana kepala desa nantinya diminta agar tidak merubah tatanan struktur pemerintahan yang ada di desa.

“Jangan mengutak-atik strukturnya demi menjaga kesinambungan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan” Tutupnya.

Laporan : Irfan

Editor : MA

Pos terkait