Kendari, Sultrademo.co – Rencana kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk menjadikan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 menuai sorotan dari berbagai pihak. Selain dinilai berpotensi mendatangkan manfaat industri penerbangan, proyek tersebut juga dianggap menyimpan risiko keamanan nasional yang tidak kecil.
Pakar penerbangan dari Aviatory Indonesia, Ziva Narendra, menilai Bandara Kertajati sejak awal dirancang sebagai bandara sipil sehingga belum memiliki kapasitas pertahanan maupun pengawasan militer yang memadai.
Menurutnya, lebih dari 90 persen pesawat Hercules/C-130 yang beroperasi di dunia merupakan varian militer. Kondisi itu otomatis akan melibatkan personel militer maupun kontraktor militer asing dalam aktivitas pemeliharaan pesawat.
“Di situlah muncul risiko keamanannya,” kata Ziva.
Ia menjelaskan, penggunaan bandara sipil untuk aktivitas yang berkaitan dengan aset militer memiliki konsekuensi tersendiri, terutama terkait pengawasan terhadap personel asing yang keluar masuk kawasan bandara.
“Nanti siapa yang mengawasi mereka dan memastikan bahwa mereka selama masa aktivitasnya itu berada dalam koridornya,” ujarnya.
Meski begitu, Ziva menilai kekhawatiran bahwa Bandara Kertajati akan berubah menjadi pangkalan militer Amerika Serikat masih terlalu jauh. Sebab, untuk menjadi basis militer diperlukan investasi personel, barak, hingga aset pertahanan dalam jumlah besar.
Namun demikian, ia tetap mengingatkan adanya potensi “bocor halus” dalam aspek keamanan apabila fasilitas sipil digunakan untuk kepentingan perawatan pesawat militer.
“Jadi ketika bandara sipil digunakan untuk pekerjaan atau misalnya aktivitas yang digunakan untuk aset militer, akan ada konsekuensi atau risikonya,” jelasnya.
Ziva bahkan menilai keuntungan ekonomi maupun politik dari proyek tersebut belum tentu sebanding dengan risiko keamanan yang mungkin muncul.
“Saya melihat keuntungan ekonomi atau politiknya tidak sebanding dengan risiko keamanannya,” tambahnya.
Ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan lokasi lain yang sudah memiliki pengawasan militer jelas, seperti Halim Perdanakusuma atau pangkalan TNI AU di Surabaya, Makassar, maupun Batam.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, juga meminta pemerintah berhati-hati sebelum menyetujui kerja sama tersebut. Menurutnya, proyek MRO Hercules tidak bisa dipandang sekadar kerja sama industri biasa.
“Kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa, melainkan memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara yang harus dikaji secara menyeluruh,” katanya.
TB Hasanuddin menyoroti kemungkinan munculnya persepsi internasional apabila fasilitas tersebut nantinya hanya melayani pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.
“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa status Bandara Kertajati saat ini merupakan bandara sipil. Karena itu, jika difungsikan sebagai pusat perawatan pesawat militer asing, diperlukan regulasi dan pengaturan zonasi yang jelas.
“Bandara Kertajati saat ini berstatus bandara penerbangan sipil. Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah memastikan pembahasan proyek tersebut masih berada pada tahap awal. Kepala Biro Informasi Pertahanan di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, menegaskan rencana pengembangan MRO Hercules di Kertajati bukan untuk membangun pangkalan militer AS di Indonesia.
Ia menyebut proyek tersebut justru dianggap strategis dalam mendukung penguatan industri pertahanan nasional dan logistik penerbangan strategis Indonesia.
“Langkah ini juga sejalan dengan upaya penguatan kemandirian industri pertahanan dan dukungan logistik penerbangan strategis nasional,” kata Rico.
Rencana kerja sama itu sendiri pertama kali diungkap Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR dan TNI pada 19 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, Sjafrie mengatakan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, menawarkan agar Indonesia menjadi pusat pemeliharaan pesawat Hercules/C-130 se-Asia dengan pembiayaan dari pihak AS.
“Dia menawarkan, ‘Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?’,” kata Sjafrie.
Pemerintah kemudian mengusulkan Bandara Kertajati sebagai lokasi pengembangan karena memiliki lahan luas dan fasilitas penerbangan yang dinilai memadai.
Bandara Kertajati sendiri merupakan salah satu bandara terbesar di Indonesia yang diresmikan pada 2018. Meski memiliki kapasitas besar, bandara tersebut sempat mengalami penurunan aktivitas akibat minimnya konektivitas dan rendahnya jumlah penumpang.
Belakangan, pemerintah berupaya menghidupkan kembali Bandara Kertajati melalui pembukaan rute internasional, penerbangan haji dan umrah, pengembangan kawasan industri Rebana Metropolitan, hingga rencana pembangunan pusat MRO pesawat Hercules/C-130.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
