Kendari, Sultrademo.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai kritik. Salah satu yang paling vokal datang dari ahli gizi Tan Shot Yen. Ia menilai implementasi MBG kini “melenceng jauh” dari tujuan awal yakni memperbaiki kualitas gizi anak sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.
“MBG itu bukan bagi-bagi makanan. Tujuannya membangun kebiasaan makan sehat berbasis pangan lokal. Tapi yang terjadi sekarang, justru masuk jebakan produk ultra-processed food (UPF),” kata Tan dalam paparan daring, Senin (18/11/2025).
Tan menyoroti kehadiran susu UHT aneka rasa dalam paket MBG. Menurutnya, ini bertentangan dengan kaidah kesehatan anak. “Anak 1–5 tahun sudah selesai masa menyusu. Kenapa diberi susu hewan bergula dengan kandungan susu cuma 30 persen? Ini bukan kebutuhan gizi, ini produk industri,” tegasnya.
Lebih dari 80 persen penduduk Indonesia intoleran laktosa, kata Tan. Pemberian susu justru berpotensi memicu gangguan pencernaan. Ia juga menyebut tidak ada negara seperti Jepang atau Mesir yang menyediakan “susu ibu hamil” karena kebutuhan nutrisi seharusnya dipenuhi dari makanan utuh, bukan produk olahan.
“Yang terjadi sekarang indikasinya sudah jelas: promosi silang produk pangan,” ujarnya.
Selain susu, Tan juga mengkritik masuknya roti gandum impor dalam paket makanan MBG. “Indonesia bukan negara penghasil gandum. Kita kaya sumber karbohidrat lokal: beras warna-warni, singkong, ubi, kimpul. Tapi yang masuk justru produk UPF,” katanya.
Ia khawatir pembagian makanan seperti ini menurunkan literasi gizi anak. “Kalau anak dapat roti gandum dan susu coklat, dia akan menganggap semua biskuit itu sama. Yang untung industri, bukan anak-anak kita.”
Tan memaparkan berbagai studi internasional yang menautkan konsumsi UPF dengan risiko obesitas, gangguan metabolik, hiperaktif, penurunan fokus belajar, hingga penyakit kardiovaskular pada anak.
“MBG itu harusnya membuat anak fokus belajar. Kalau yang dibagikan UPF, prestasi akademik bisa turun. Ini berbahaya,” katanya.
Menurutnya, tingginya kadar gula dan garam dalam produk-produk MBG turut berpotensi merusak imunitas dan mikrobiota usus.
Tan juga menyinggung kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG di sejumlah daerah. “Ini bukan insiden teknis. Banyak dapur belum siap. Pengawasan lemah. Bayangkan kalau itu anak Anda,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perbedaan standar dan data gizi antara IPB, BGN, dan Kemenkes, yang menurutnya menunjukkan ketidaksiapan regulasi.
Tan menawarkan serangkaian rekomendasi reformasi MBG:
-
Hentikan seluruh produk industri (UPF, susu rasa, roti gandum impor).
-
Gunakan menu lokal berbasis pangan segar.
-
Prioritaskan wilayah 3T.
-
Perkuat pengawasan dan supervisi berkala.
-
Libatkan Puskesmas untuk memastikan higienitas dapur.
-
Transparansikan anggaran dan penyediaan pangan.
-
Berikan edukasi gizi untuk anak dan orang tua.
“Kalau mau benar-benar meningkatkan kualitas bangsa, kembalilah ke esensi: pangan lokal, bergizi, aman, dan edukatif,” tegasnya.
Kritik serupa datang dari Koordinator Kemitraan Eksternal MBG Watch, Dzatmiati Sari. Ia menilai masalah terbesar MBG justru berada di level tata kelola dan transparansi. “Program ini proyek. Karena proyek, pasti ada yang untung dan diuntungkan. Masalahnya, perencanaannya tidak matang,” ujarnya dilansir dari nu.or.id.
Menurutnya, kasus keracunan hanyalah “puncak gunung es”. “Keracunan itu hulunya saja. Hilirnya lebih besar. Tata kelola dan korupsi. PBHI bahkan menerima laporan markup harga sampai vendor fiktif,” ungkapnya.
Ia juga mengkritik penyusunan menu yang tidak melibatkan ahli gizi. “Orang-orang yang tidak pernah bicara soal gizi malah menyusun menu. Itu jelas merugikan anak-anak kita.”
Kajian masyarakat sipil menemukan sembilan kerentanan korupsi dalam program MBG, mulai dari regulasi, pengadaan, hingga pengawasan keamanan pangan.
“Sampai hari ini tidak ada perbaikan. Tapi anggaran 2026 justru naik menjadi sekitar Rp335 triliun. Ini proyek yang menguntungkan mereka,” katanya.
Menurut Dzatmiati, MBG semestinya ditempatkan sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan sekadar alat kampanye. “Perencanaannya harus matang dan sesuai kebutuhan penerima manfaat,” katanya.
Laporan: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
