Banjir di Pulau Kabaena Diduga Akibat Aktivitas Pertambangan

Foto: Banjir yang terjadi di Kecamatan Kabaena Utara di Desa Sangia Makmur (foto atas) dan Desa Emokolo (foto bawah)

Kendari, Sultrademo.co –Akhir-akhir ini Pulau Kabaena Kabupaten Bombana acapkali menuai sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya, setelah diguyur hujan deras beberapa jam, pulau mungil di Sulawesi Tenggara (Sultra) ini sudah mengalami banjir dan merendam beberapa pemukiman warga.

Mujrimim Alfayat, seorang pemuda kabaena mengatakan, sejak adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan di Pulau Kabaena, daerah tersebut kini sering dilanda bencana banjir. Dia mengecam pemerintah dan para perusahaan tambang di daerahnya yang menurutnya telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi lingkungan hingga menyebabkan banjir berkepanjangan.

Foto: Banjir yang terjadi di Kecamatan Kabaena Utara di Desa Sangia Makmur (foto atas) dan Desa Emokolo (foto bawah)

“Misalnya, banjir bercampur lumpur yang terjadi di Desa Puununu Kecamatan Kabaena Selatan pada Kamis (2/2) dan menyeret beberapa potongan kayu dari gunung, tepat di hutan watalara Desa Puununu yang diduga pusat aktivitas pertambangan nikel,” kata Mujrimin Jum’at 3 Februari 2023.

Bacaan Lainnya
 

Selain itu, kata dia, banjir juga terjadi di Kecamatan Kabaena Utara sehari sebelumnya Rabu (1/2) dan menyebabkan dua desa terendam air bercampur lumpur, yakni Desa Sangia Makmur dan Desa Emokolo. Mujrimin dibuat risau karena hujan beberapa jam saja sudah merendam dua desa di tanah kelahirannya. Dia tak ingin hujan terjadi selama sepekan sebab jika iya, bencana longsor bisa melanda dan akan banyak desa yang mendapat musibah.

Mujrimin Alfayat, pemuda Kabaena yang saat ini menahkodai HMI Cabang Raha. (Sultrademo/Pitra)

“Dulu jarang sekali terjadi banjir walau hujan turun dengan intensitas tinggi, namun semenjak maraknya aktivitas penebangan pohon yang berlebihan dan aktivitas pertambangan yang semakin meluas menyababkan hutan dan daerah aliran sunga mulai rusak, eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan perusahaan tambang sudah sangat memberi dampak buruk bagi warga pribumi,” ujar pemuda asal Kabaena Utara yang juga menahkodai Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha itu.

Daerah Aliran Sungai (DAS) dimaksud, kata dia, meliputi gunung, bukit lembah, rawa, dan titik yang paling dekat dengan sungai, yakni riparian. “Jika pemerintah Kabupaten Bombana memiliki keseriusan untuk mengantisipasi banjir dikemudian hari, harusnya pemerintah setempat lebih eksplisit dalam memparhatikan hal ini, bukan hanya sekedar turun ke masyarakat lalu memperlihatkan wajah plong seolah peduli padahal hasilnya nihil,” ucap pria yang kerap disapa Muje ini.

Lebih jauh, laki-laki 28 tahun ini menyebut penggundulan hutan yang dilakukan para penambang di Kabaena telah mencederai undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan. Seperti dimuat pada pasal 38 ayat 4 yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

“Sedangkan di Pulau Kabaena, Gunung dan bukit digunduli, pohonnya ditebang sehingga akar pohon tidak dapat menyerap air ketika hujan turun dan menyebabkan air langsung terjun bebas ke pemukiman warga karena alam sudah dirusak dari hulu, akibatnya air hujan yang turun tidak tersaring lagi dan membuat sungai-sungai tidak bisa menampung debit air yang begitu banyak, makanya banjir di Kabena akan selalu terjadi walaupun hujannya hanya sehari,” paparnya.

Menurut pemuda asal Kecamatan Kabaena Utara ini, keberadaan bukit dalam DAS sangat vital untuk mengurangi banjir, bukan mencegah. Dengan begitu air hujan tidak langsung terbuang ke sungai, tetapi ditampung di rawa dan akar-akar pepohonan di perbukitan. Sesungguhnya kondisi rawa dan bukit yang masih terawat dan tidak dirusak manusia, untuk menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sungai agar tetap mengalir meski musim kemarau.

“Dari rawa dan perbukitan, air akan dialirkan secara perlahan ke sungai sehingga tidak terjadi limpahan air terlalu besar. Ini adalah pekerjaan alam per detik, manusia tidak akan sanggup menggantikan, maka kita jangan mimpi bisa mengatasi banjir jika ruang sungai masih rusak,” tegas orang nomor satu di HMI Raha ini.

Muje menuturkan, bila memasuki musim penghujan seperti saat ini, limpahan air di Pulau Kabaena begitu kuat dan menjadi penyebab terjadinya banjir. Sedangkan di musim kemarau sungai-sungai di daerahnya mengering karena tidak ada aliran dari rawa maupun perbukitan akibat ruang sungainya sudah rusak parah.

Apalagi kata dia, sejak 15 tahun terakhir Pulau Kabaena sudah menjadi “Pulau Tambang”. Daerah itu memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah dan menjadi salah satu daerah penyuplai pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Sultra, sejak Pemerintah memberi izin usaha pertambangan (IUP) pada Perusahaan tambang sejak tahun 2008 silam.

“Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana menyebut, terdapat 26 IUP yang melakukan ekplorasi dan eksploitasi di Pulau Kabaena dengan kawasan 64.500,7 hektare (ha), sementara pulau ini hanya seluas 78.400 ha. Artinya 82,2 persen wilayahnya termasuk kawasan IUP dan tersisa 17,8 persen kawasan pertanian, perkebunan dan pemukiman” terang Muje.

“Mestinya dengan kondisi tersebut, Pulau Kabaena sudah jauh lebih sejahtera dibanding daerah lainnya. Namun faktanya saat ini pulau Kabaena masih sangat jauh dari kata kemakmuran. Buktinya, saat ini masyarakat pulau Kabaena sedang mengalami krisis listrik,” timpalnya.

Muje menduga, kondisi yang terjadi di daerahnya saat ini karena ketidak jujuran pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga membuat pulau Kabaena terus mengalami kemunduran, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial dan budaya.

“Hal ini yang menjadi ke khawatiran saya, terkait dampak yang bisa terjadi dengan tahan kelahiran saya itu kedepannya. Mestinya Pemerintah Bombana mempertimbangkan lagi terkait IUP yang mereka berikan kepada pihak-pihak perusahaan, agar Pulau Kabaena tidak terkesan sebagai daerah yang salah urus,” cetusnya.

Camat Kabaena Utara, Dian, menepis isu eksploitasi lingkungan yang disebut-sebut menjadi dalang terjadinya banjir lumpur. Dia lalu menutup panggilan teleponnya ketika dimintai tanggapan terkait bencana banjir yang terjadi di wilayahnya. “Tidak ada hubungannya dengan tambang itu banjir yang terjadi kemarin, masyarakat siapa yang bilang begitu, tidak benar itu isu. Sudah dulu ya, saya masih didalam spit ini, keras ombak soalnya,” tepisnya.

Sementara La Ode Syamsul Bahri, Kepala Desa Puununu mengatakan, banjir yang terjadi akibat aliran air sungai di Desa Puununu Kecamatan Kabaena Selatan meluap dan membawa material kayu dan lumpur setelah hujan lebat melanda daerah itu sejak Rabu (1/2) malam. “Iya sungai di pertengahan kampung meluap, kejadian pada pagi tadi,” kata Kepala Desa.

Menurutnya, air mulai naik ke permukaan sekitar pukul 04.00 WITA dengan membawa material kayu dan mengandung lumpur. Air mulai surut pada Kamis (2/2) siang tapi masyarakat dihimbau tetap waspada. “Masyarakat dihimbau agar tetap waspada karena sewaktu-waktu bisa terjadi luapan air sungai yang lebih besar. Apalagi air membawa material kayu dan mengandung lumpur,” imbuhnya.

Laporan: Pitra
Editor : AKA

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait