Kendari, Sultrademo.co – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden bersama Komisi II DPR RI di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (13/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.
Forum regional tersebut menghadirkan akademisi bidang ilmu pemerintahan sebagai narasumber dan diikuti sebanyak 212 peserta dari 12 pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota di kawasan Indonesia Timur. Peserta berasal dari Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Dalam kegiatan itu, Yusharto Huntoyungo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan pengawasan dalam memastikan seluruh program strategis pemerintah pusat dapat berjalan efektif hingga ke daerah.
“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kami ingin memastikan pelaksanaan program prioritas nasional benar-benar berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, monitoring yang terintegrasi menjadi instrumen penting untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan berjalan serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di lapangan.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar program-program direktif Presiden dapat terlaksana secara maksimal,” tambahnya.
Adapun pembahasan dalam forum tersebut mencakup sejumlah program prioritas nasional, di antaranya pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, percepatan penurunan stunting, swasembada pangan, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, sekolah garuda, hingga koperasi merah putih.
Selain itu, peserta juga membahas berbagai tantangan implementasi kebijakan di daerah, mulai dari koordinasi antarinstansi, dukungan sumber daya, kualitas data, hingga efektivitas komunikasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Melalui rakor regional ini, pemerintah berharap tercipta kolaborasi yang semakin kuat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
