Demo Tolak TKA, Massa Amankan Tiga Warga China

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Kehadiran Tenaga Kerja Lokal (TKA) PT. VDNI dan PT. OSS kini menjadi polemik ditengah masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra). Sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa. Salah satu diantaranya, Gerakan Konsorsium Tolaki Mepokoaso Sulawesi Tenggara (KTM-Sultra) melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana kedatangan 500 TKA China di Sultra, pada Senin (22/06/2020)

Aksi ini dilakukan di depan kantor Gubernur Sultra dan dilanjutkan di perempatan jalan menuju Bandara Haluoleo. Dalam aksinya, massa aksi melakukan sweeping kendaraan yang melewati jalan tersebut dan berhasil mengamankan 3 orang WNA asal China, diduga TKA yang bekerja di Morosi.

Bacaan Lainnya

Ketua Bidang Hukum dan HAM Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sultra Khalik Usman, SH, MH memaparkan, ketiga WNA itu dicegat diperjalanan untuk memastikan data mereka.

Setelah dilakukan pemeriksaan dari 3 WNA tersebut, ditemukan 2 diantaranya memiliki KTP Indonesia tetapi KTP Asli tidak bisa mereka perlihatkan, hanya melalui Hp. Sementara 1 orang lainnya tidak membawa kartu identitas.

Mereka juga hanya membawa foto copy visa.

“Kami menduga mereka adalah pekerja di perusahaan tambang di Morosi,” jelas Khalik Usman, SH, MH yang juga merupakan advokat tersebut.

Ketiga WNA ini kemudian diamankan ke kantor polisi setempat, lalu diserahkan ke Kantor Imigrasi Kendari untuk dilakukan pemerikasaan.

Di tempat yang sama, Wasekum DPP LAT Sultra, Sutamin Rembasa menyatakan, keberadaan 3 WNA China tanpa dokumen resmi tersebut merupakan kelalaian dari pihak Imigrasi dan Ketenagakejaan.

“Saya kira ini adalah suatu kelalaian dari pihak imigrasi dan ketenagakerjaan yang meloloskan TKA tanpa dokumen resmi masuk ke Sultra,” ujarnya.

Bahkan visa dari salah satu dari mereka diduga sudah mati. “Ini menjadi indikasi bahwa pengawasan pemerintah terhadap masuknya TKA sangat tidak maksimal,” tandasnya.

Terkait aksi ini, salah satu Korlap aksi, Supryadin, SH, MH, Ketua Perkumpulan Masyarakat Tolaki (PMT) menjelaskan, ada empat poin tuntutan yang disuarakan.

Pertama, patut diduga rencana kedatangan 500 TKA di PT. VDNI dan PT. OSS di Morosi tidak semua memiliki keterampilan dan keahlian serta hanya menggunakan visa kunjungan.

Kedua, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping tidak dijalankan oleh kedua perusahaan tersebut dan tidak memfasilitasi pelatihan bahasa Indonesia.

Ketiga, pencemaran lingkungan khususnya sungai Konaweha dan pemukiman warga sekitar perusahaan.

Keempat, kawasan izin usaha pertambangan dan bangunan kedua perusahaan tersebut bukan peruntukan kawasan industri pertambangan dalam tataruang provinsi Sultra.

Supryadin berharap, pemerintah membatalkan rencana kedatangan 500 TKA asal China tersebut di Sultra.

“Kami akan terus melakukan aksi sampai pemerintah membatalkan kedatangan 500 TKA asal China di Sultra,” ujarnya.

Laporan : Ilfa
Editor : MA

  • Whatsapp

Pos terkait