Unaaha, Sultrademo.co- Koonsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Konawe yang terdiri dari DPD LIRA Konawe, Projamin, GMPK, LEPHAM Indonesia, Suara Rakyat daan Al- Surat Konawe menyoroti PT MBS yang diduga tidak mengantongi izin penggunaan jalan. Sesuai undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 tentang pedoman pemanfaatan bagian – bagian jalan.

Jasmilu selaku Ketua Umum Lepham Indonesia Kabupaten Konawe mengatakan Koonsorsium LSM Konawe tidak pernah menolak Investasi di tanah Konawe. Hanya saja pihaknya menginginkan regulasi menjadi nomor satu diperhatikan.

Ditambahkan Jaiman selaku Sekretaris DPC PROJAMIN Konawe, ia mengatakan bahwa hasil investigasi Koonsorsium LSM Konawe telah menemukan adanya dugaan penyimpangan terkait penggunaan jalan oleh PT. Multi Bumi Sejahterah (MBS ) dengan Nomor : IUP_EXP No.213 Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013 seluas 156,6 Ha ( APL) terkait penggunaan jalan ruas Kecamatan Amonggedo dan Kecamatan Pondidaha di Konawe sepanjang 940 meter.

Baca Juga :  Kasus Covid-19 Sultra Meningkat, Ali Mazi Tegaskan Perketat Protokol Kesehatan

Kata dia, terbitnya izin dispensasi penggunaan jalan nasional yang diterbitkan Balai Pelaksaan Jalan Nasional XXI Kendari Nomor Surat HK 0102 -Bb21/120 pada tanggal 04 Februari 2020 Pada ruas jalan nasional oleh PT. Multi Bumi Sejahterah, maka pihaknya menduga perusahaan dimaksud telah melanggar peraturan dan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Dan peraturan Menteri pekerjaan umum No. 20/PRT /M/2010 Tentang pedoman pemanfaatan bagian – bagian jalan.

“Kami massa aksi melakukan orasi di gedung DPRD Konawe dan melanjutkan aksi di Polres Konawe diterima langsung oleh bapak Kapolres, dalam waktu dekat ini Kapolres akan turun menyelidiki dugaan penggunaan jalan itu,”tutupnya.

Laporan : Jumardin

Komentar