Dorong Pemerataan Akses Digital, Kominfo Sultra Terima Masukan DPRD Wakatobi

Ketgam: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Badallah, menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Wakatobi. Foto: ist.

Kendari, Sultrademo.co — Tantangan keterjangkauan layanan digital di wilayah kepulauan menjadi sorotan utama dalam pertemuan antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten Wakatobi, Selasa (1/7/2025).

Dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Aula Mepokoaso, Kantor Kominfo Sultra, kedua pihak membahas strategi penguatan infrastruktur digital dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara inklusif.

Bacaan Lainnya
 

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Ridwan Badallah, menekankan pentingnya posisi Kominfo dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi.

Ia menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya bukan sekadar penyedia layanan jaringan, melainkan aktor utama dalam menggerakkan transformasi digital lintas sektor di lingkungan pemerintahan daerah.

“Semua layanan digital dan jaringan pemerintahan harusnya terpusat di Kominfo. Kami bukan hanya sebagai penyedia jaringan, tapi juga sebagai penggerak transformasi digital lintas sektor. Ini sejalan dengan amanat regulasi nasional maupun daerah,” jelas Ridwan.

Ia merinci bahwa pelaksanaan SPBE telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Perpres No. 95 Tahun 2018 dan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital. Di tingkat daerah, Perda Sultra No. 2 Tahun 2021 turut mengatur arah dan mekanisme implementasi SPBE.

Menanggapi paparan tersebut, anggota DPRD Wakatobi menyampaikan urgensi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah kepulauan yang masih minim akses jaringan telekomunikasi. Mereka menilai bahwa percepatan digitalisasi akan sulit terwujud jika pemerataan infrastruktur belum menjadi prioritas.

“Kami ingin memastikan masyarakat Wakatobi juga mendapatkan akses internet yang merata. Pembangunan BTS sangat kami harapkan dapat didorong oleh pemerintah provinsi,” ujar salah satu perwakilan DPRD.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog kebijakan antara dua tingkat pemerintahan, yang tidak hanya menyoroti pencapaian, tetapi juga tantangan nyata di lapangan. Dinas Kominfo Sultra pun membuka diri untuk mendorong sinergi lanjutan, terutama dalam penguatan jaringan dan pemanfaatan teknologi digital yang berpihak pada daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Laporan: Arini Triana Suci R
Editor : UL

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait