Kendari, Sultrademo.co — Lemahnya pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan daerah menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara, Rabu (1/4/2026).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan masih banyak kebijakan publik yang tidak berbasis data akurat, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas program pemerintah di daerah.
Ia menyebut persoalan ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, belum seragamnya standar data, serta keterbatasan sumber daya manusia.
“Banyak pengambilan keputusan yang belum dilandasi data. Ini menjadi catatan penting yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Meski demikian, Komisi X mengapresiasi capaian Sulawesi Tenggara yang dinilai progresif dalam pengelolaan statistik. Daerah ini tercatat masuk dalam delapan besar nasional dalam tata kelola data, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,79 persen pada 2025.
Dari sisi teknis, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menekankan bahwa tantangan statistik saat ini tidak hanya pada akurasi, tetapi juga kecepatan dan relevansi data. Ia menyebut pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum strategis untuk memotret struktur ekonomi nasional secara menyeluruh.
“Ini pekerjaan besar karena kita harus mendata puluhan juta pelaku usaha. Data ini akan menjadi peta pembangunan ke depan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa data statistik, termasuk Produk Domestik Bruto (PDB), disusun secara berjenjang dari daerah hingga nasional dan diawasi lembaga internasional, sehingga akurasinya harus terjaga.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengakui masih lemahnya penggunaan data dalam perencanaan program daerah. Ia mencontohkan kebijakan pengendalian inflasi yang tidak efektif karena tidak tepat sasaran.
“Kita sudah lakukan pasar murah berkali-kali, tapi inflasi tetap tinggi. Ternyata lokasinya tidak menyasar masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Di tingkat kota, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, memaparkan capaian pembangunan berbasis data, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kendari yang mencapai 86,36 persen pada 2025 atau peringkat keenam nasional.
Tingkat kemiskinan juga ditekan hingga 4,18 persen, terendah di Sulawesi, dengan pertumbuhan ekonomi 5,16 persen.Namun, ia mengakui tantangan masih ada, terutama meningkatnya pengangguran terbuka akibat urbanisasi.
” Karena itu, pendekatan berbasis data dinilai menjadi kunci agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran, ” kata Siska.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan regulasi statistik nasional, termasuk rencana revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. DPR berharap regulasi baru dapat memperjelas peran daerah serta memperkuat integrasi sistem statistik nasional.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu meningkatkan kualitas data sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
