Kendari, Sultrademo.co — Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., membuka kegiatan Advokasi dan Promosi Bangga Kencana oleh Pokja kepada stakeholder terkait Gerakan Orang Tua Asuh serta Penguatan TPK Tingkat Kota Kendari Tahun 2026 di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Rabu (26/8/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, Sekretaris Daerah Kota Kendari, jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, para kepala UPTD-KB, penyuluh KB, kader, TPK, serta sejumlah mitra dan pemangku kepentingan lainnya.
Wali Kota menegaskan penanganan stunting tidak bisa dibebankan hanya pada satu sektor saja. Diperlukan penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kota Kendari, dengan target akhirnya mencapai angka nol.
Ia menekankan stunting bukan sekadar soal tinggi badan anak, melainkan indikator kekurangan gizi kronis yang berdampak luas terhadap kualitas hidup seseorang — mulai dari aspek kesehatan, kemampuan pendidikan, hingga produktivitas saat dewasa nanti. Lebih jauh, stunting menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah maupun bangsa.
“Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan atau Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saja. Bicara stunting bukan hanya KB, bukan hanya Dalduk, tetapi semua pihak,” ujar Siska.
Dalam kesempatan itu, Siska menyampaikan data perkembangan stunting di Kota Kendari. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting tercatat sebesar 25,7 persen, lalu turun menjadi 24,4 persen pada 2024 menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Sementara data e-PPGBM per Desember 2025 mencatat angka stunting sekitar 1,73 persen.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi keluarga berisiko stunting — mencakup ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita — telah menjangkau 12.720 sasaran atau sekitar 86 persen dari total target 14.797 sasaran.
Hingga Agustus 2026, pendampingan keluarga oleh TPK yang tercatat dalam aplikasi Elsimil telah mencapai 3.349 sasaran, yang terdiri dari 374 pasangan calon pengantin, 823 ibu hamil, 308 ibu pasca persalinan, serta 1.844 keluarga dengan bayi dan balita.
Namun, Siska mengingatkan bahwa masih terdapat sekitar 462 anak yang masih mengalami stunting dan memerlukan intervensi agar pulih sepenuhnya. Di sisi lain, tercatat sekitar 10.000 keluarga masih memiliki faktor risiko stunting, yang harus dicegah agar tidak menambah kasus baru.
“Target kita adalah bagaimana yang sudah terkena stunting kita turunkan menjadi nol. Lalu yang 10 ribu ini kita harus ketahui faktor risikonya, sehingga secara sistematis kita cegah agar tidak menjadi penderita stunting,” tegasnya.
Siska menekankan TPK memegang peran strategis dan tidak boleh memandang tugas mereka sebatas melakukan pendataan saja. TPK berfungsi sebagai pendamping, edukator, fasilitator pelayanan, pemantau kondisi keluarga, sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Tugas utama TPK meliputi pendampingan kepada calon pengantin atau pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, serta keluarga yang memiliki anak usia 0–59 bulan. Selain itu, TPK juga wajib mengidentifikasi keluarga berisiko stunting, memberikan edukasi kesehatan, gizi, pola asuh, sanitasi dan perilaku hidup sehat, membantu keluarga memperoleh akses pelayanan kesehatan dan sosial, serta melakukan pemantauan dan pelaporan hasil pendampingan.
“TPK hadir bukan hanya sebagai pendamping keluarga, tetapi juga sebagai pemberi edukasi, penghubung, pelayan, dan sahabat bagi keluarga,” ujarnya.
Ia juga meminta TPK aktif berkoordinasi dengan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila menemukan keluarga yang membutuhkan intervensi medis.
Siska juga menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh OPD dalam upaya penurunan stunting. Penanganan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu, tidak hanya menjadi tugas TPK maupun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
“Pendampingan ini harus terintegrasi, harus terpadu. Bukan hanya TPK dengan Dalduk saja, tetapi semua OPD harus hadir,” kata Siska.
Pemerintah Kota Kendari sendiri telah membentuk Satgas Stunting yang melibatkan sejumlah OPD terkait dan terus melakukan evaluasi perkembangan penanganan stunting secara berkala.
Siska mengingatkan bahwa stunting disebabkan oleh banyak faktor — mulai dari sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat, pola asuh, pemenuhan gizi, kondisi lingkungan tempat tinggal, hingga kesiapan calon orang tua sebelum kehamilan. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh sejak dini.
Di akhir sambutan, Siska mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama dan bergerak bersama demi memastikan setiap keluarga mendapatkan pendampingan dan intervensi yang dibutuhkan.
“Mari kita bekerja bersama, bergerak bersama dan memastikan tidak ada keluarga yang menghadapi persoalan ini. Target kita adalah zero stunting di Kota Kendari,” tutupnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
