Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Kota Kendari bersama Forkopimda dan DPRD menutup rangkaian kegiatan “Walikota Menyapa” tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) ke-5, yang meliputi Kecamatan Kadia dan Wawa. Kunjungan ini menjadi penutup dari empat dapil sebelumnya, dan sengaja disimpan di terakhir karena wilayah ini dinilai memiliki potensi besar serta kesiapan masyarakat yang luar biasa.
Dalam sambutannya, Walikota Kendari Siska Karina Imran menegaskan kegiatan ini bukan sekadar reses biasa, melainkan pertemuan langsung seluruh pemangku kebijakan — mulai dari Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, anggota DPRD, hingga kepala OPD — untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat tanpa perantara.
“Tidak ada lagi saling menyalahkan, karena semua pihak hadir di sini. Kalau ada masalah, kita selesaikan bersama di tempat,” ujarnya.
Salah satu fokus utama adalah peluncuran dan penguatan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan. Sistemnya: sampah dipilah sejak rumah, diambil petugas, dibawa ke Bank Sampah, dan warga mendapat bayaran dari sampah yang bernilai ekonomis. Tidak semua sampah harus dibawa ke TPA — bahkan ada pihak dari luar Kendari, seperti Surabaya, yang datang mengambil sampah plastik untuk diolah menjadi barang berguna seperti baskom, ember, dan paving blok.
Hingga saat ini, dari 65 kelurahan, baru 38 kelurahan yang sudah memiliki Bank Sampah. Pemerintah Kota Kendari sedang mengevaluasi kelurahan yang belum membentuknya.
“Di Kelurahan Watu-Watu, warga sudah menghasilkan jutaan rupiah hanya dari jual sampah. Ini bukti nyata sampah bisa jadi uang, bukan beban,” jelas Walikota.
Selain itu, seluruh ASN Kota Kendari (sekitar 10.500 orang) diwajibkan melalui Himbauan Walikota No. 4 Tahun 2026 untuk menyetorkan minimal 2 kg sampah terpilah per bulan. Peluncuran sudah dilakukan Jumat, 21 Agustus 2026, dengan Walikota sendiri menyetor 19,5 kg sampah plastik bernilai hampir Rp50.000.
Walikota juga memperingatkan keras pembakaran sampah, yang sudah dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana.
“Membakar sampah sama saja membunuh secara perlahan. Polusi merusak paru-paru semua orang yang menghirupnya,” tegasnya.
Walikota juga menyampaikan kabar gembira terkait penyaluran bantuan pangan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 27.660 Kepala Keluarga di Kota Kendari menerima bantuan beras 10 kg/bulan yang dirapel menjadi 30 kg untuk 3 bulan. Kota Kendari menjadi yang pertama di Sulawesi Tenggara yang menerima penyaluran ini.
Rincian penerima di wilayah Dapil ke-5:
1. Kecamatan Wua-wua: 2.048 Kepala Keluarga
2. Kecamatan Kadia: 1.507 Kepala Keluarga
Penerima masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4 yang ditetapkan pemerintah pusat. Walikota menegaskan: “Tidak ada penerima karena kedekatan dengan pejabat — bukan karena tim, tetangga, kerabat, atau siapa pun. Semua berdasarkan data dan kelayakan.”
Ia mengajak masyarakat melaporkan jika ada penerima yang sebenarnya sudah mampu, agar penyesuaian dapat segera dilakukan melalui Dinas Sosial.
Terakhir, Walikota meminta seluruh perangkat kelurahan, camat, dan lurah untuk memperkuat rapat koordinasi dan pelayanan warga — mulai dari pengurusan KTP, pemantauan warga kurang mampu, hingga penanganan warga sakit.
“Kami tidak mungkin menjangkau semua warga satu per satu. Bapak Ibu di lapanganlah ujung tombak pelayanan. Jangan takut menyampaikan kendala, jangan ragu menegur jika ada perangkat yang tidak aktif — demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang hangat dan terbuka bersama masyarakat yang hadir dalam kegiatan ‘Wali Kota Menyapa’ di kawasan Kali Kadia Kendari.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
