Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Kota Kendari bersama DPRD Kota Kendari menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Salah satu sasaran utama yang ditetapkan adalah menurunkan tingkat kemiskinan Kota Kendari menjadi 3,90 persen.
Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari, Senin (24/8/2026), sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2027.
Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., mengatakan penguatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu fokus utama pembangunan pada 2027. Penurunan angka kemiskinan akan ditempuh bersamaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta perluasan akses terhadap pelayanan dasar.
Selain kemiskinan, Pemkot Kendari menargetkan sejumlah indikator pembangunan lainnya. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,50 persen, tingkat pengangguran terbuka berada pada 5,02 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 86,46.
Target tersebut merupakan bagian dari arah pembangunan Kota Kendari 2025-2029 dengan visi mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera dan berkelanjutan.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, tema pembangunan 2027 diarahkan pada penguatan tata kelola kelembagaan pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), serta penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Di sektor sumber daya manusia, pemerintah memprioritaskan penguatan bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Sementara di sektor ekonomi, kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas, mendorong investasi, memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko bencana.
Dari sisi fiskal, Pemkot Kendari akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi pengelolaan aset daerah serta pengembangan sumber pembiayaan daerah lainnya yang sah.
Penandatanganan KUA-PPAS 2027 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemkot Kendari dan DPRD dalam memastikan anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Setelah kesepakatan KUA-PPAS, pemerintah bersama DPRD akan melanjutkan tahapan penyusunan APBD 2027. Seluruh proses diharapkan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan orientasi pada hasil agar anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Kendari.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
