DPW Partai Demokrat Sultra Polisikan Wakil Menteri Desa

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Polisi Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara menerima pengaduan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara Muh. Endang SA.,S.Sos., SH., M.Ap, terhadap Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi (51) yang diduga melakukan perbuatan menyebarkan kebohongan dan fitnah hingga menimbulkan kebencian pada Partai Demokrat dan mahasiswa, serta mencemarkan nama baik pelapor.

Dalam pengaduan tersebut, disertakan bukti berupa tangkapan layar (screenshot) laman Facebook atas nama Budi Arie Setiadi yang memuat karikatur fitnah tersebut. Postingan yang diunggah pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 11.53 WIB tersebut membuat kesan seolah-olah Partai Demokrat menjadi dalang demo mahasiswa yang tidak terjadi.

Bacaan Lainnya

Laporan pengaduan itu diterima dengan baik oleh Direktorat Kriminal Khusus tertanggal 02/08/2021. Polisi berjanji akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagai Pejabat Publik, Wamendes Budi Arie Setiadi diharapkan dapat mengklarifikasi kepada kader Partai Demokrat secara langsung sebelum melakukan atau memuat konten fitnah dan mencemarkan nama baik ini.

Budi Arie Setiadi dinilai melanggar UU no 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 dan 15 dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun; UU no 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27, 28 dan pasal 45 dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun dan atau denda Rp 750 juta.

Sejauh ini Wamendes Budi Arie Setiadi belum menghapus postingan fitnah tersebut dan menolak menjelaskan alasan menyebarluaskan fitnah.

Muh Endang menilai, dalam lingkup tugas pokok dan fungsinya sebagai Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi masih mempunyai setumpuk pekerjaan yang belum selesai dan harus diselesaikan. Saat ini pandemi Covid-19 menyebar luas di pedesaan dan merenggut banyak nyawa, angka putus sekolah siswa di desa-desa meningkat akibat tidak mampu mengikuti pembelajaran jarak jauh serta ekonomi pedesaan ambruk sejak pandemi dimulai Maret 2020 lalu.

Diakhir penjelasannya, Ketua DPD Partai Demokrat Sultra menghimbau kepada semua pejabat publik untuk berkonsentrasi dengan tugasnya membantu Pak Jokowi memimpin Rakyat menghadapi perang total melawan virus Corona dan tidak selalu mencurigai gerakan Mahasiswa.

“Karena sebagai Agent of change Mahasiswa pasti akan selalu kritis dengan keadaan dan kondisi Bangsa. Dan jangan lupa bahwa kebebasan, demokrasi dan persamaan yang kita nikmati selama ini terutama pasca Reformasi 98 itu semua adalah karena perjuangan Mahasiswa dan Pemuda,” pungkasnya.

Writer: Rilis Resmi Demokrat Sultra
  • Whatsapp

Pos terkait