Surabaya, Sultrademo.co – Kepala Bappeda se-Indonesia mendorong pemerintah pusat untuk segera mendistribusikan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ke daerah. Hal ini mengemuka dalam pertemuan yang digelar di Gedung Balai Pemuda Kota Surabaya, Rabu (7/5/2025), sebagai bagian dari rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI.
Pertemuan ini mengangkat tema “Optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai Dasar Kebijakan, Perencanaan, dan Evaluasi Pembangunan.” Salah satu poin utama yang disepakati adalah pentingnya distribusi DTSEN kepada pemerintah daerah, agar data yang digunakan dalam perencanaan benar-benar bersifat by name by address dan tepat sasaran.
Kepala Bappeda Kota Baubau, Dr. Dahrul Dahlan, dalam keterangannya menyampaikan bahwa inisiasi ini merupakan hasil diskusi para kepala Bappeda se-Indonesia dan akan segera ditindaklanjuti di masing-masing daerah pada triwulan kedua tahun ini.
Menurut Dahrul, daerah sangat membutuhkan DTSEN sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan yang saat ini masih dalam proses. Tanpa data yang akurat dan merata, perencanaan pembangunan di daerah menjadi kurang efektif.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Dr. Ateng Hartono (Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS) sebagai keynote speaker. Narasumber lainnya termasuk Joko Widiarto (Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Sosial) serta Dini Maghfirra (Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia, Bappenas). Acara ini diikuti oleh 72 kota dari total 98 kota di Indonesia.
Pemerintah Kota Baubau berharap BPS dan Bappenas segera menindaklanjuti usulan ini, sehingga DTSEN dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis data.
Laporan : Uci Lestari
Editor : UL










