Forhati Sultra Gelar Diskusi Kedaulatan Pasca Pandemi Covid-19

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Majelis Wilayah Forhati Sulawesi tenggara (Sultra), melakukan kegiatan diskusi Via Online dengan tema Kedaulatan Ekonomi Pasca Pandemi Corona virus desease 2019 ( Covid-19), Senin, (1/6/2020).

Tujuan kegiatan tersebut menanggapi situasi pandemi dari sektor ekonomi dan pangan, serta kebijakan pemulihan ekonomi dimasa pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

Diskusi dipandu moderator oleh Musyida Arifin. Diawali dengan sambutan koordinator presidium MW KAHMI Sultra, Abdul Kadir.

Dalam kesempatan itu, Narasumber Direktur Eksekutif INDEF Dr. Tauhid Ahmad mengkritisi kebijakan dan pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi.

Kata dia, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam New Normal Ekonomi era pandemi Covid-19.

“Kemampuan dan kemauan rumah tangga untuk konsumsi keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk belanja kesehatan dan pemulihan ekonomi, kemerosotan bisnis dan investasi yang lebih rendah dan kehilangan sumberdaya manusia dimana pekerja akan mencari pekerjaan baru,”ujarnya.

Sementara itu, Bupati Buton Utara( Butur) DRS H.Abu Hasan M.Pd dalam materinya menyampaikan sangat perlu dilakukan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal di masa pandemi ini.

Lain halnya, Kepala PSP3 IPB Dr. Sofyan Syaf. Ia mengatakan kedaulatan pangan itu berasal dari desa. Beberapa fakta miris, akar permasalahan ekonomi dan pangan yakni fakta bahwa desa sebagai tempat atau gokus produksi dan reproduksi pangan.

“Serta pertanian sebagai basis ekonomi rumah tangga 73,14 persen pertanian dan 15,11 persen dari total desa dan kelurahan tidak pernah ditatakelola dengan baik oleh pemerintah,” katanya.

Sebaliknya, fakta impor pangan tidak pernah berhenti. Akibatnya desa-desa tersebut identik dengan ketertinggalan dan kantong kemiskinan, Tenaga kerja muda (produktif) di pedesaan tidak tertarik pertanian dan bermigrasi ke kota.

“Mandeknya kebaruan pendekatan dalam pembangunan pertanian di pedesaan, alokasi penggunaan dana Desa tidak tepat sasaran dalam mengembangkan potensi desa tidak memiliki daya membangkitkan ekonomi pedesaan,” tambahnya.

“Kelembagaan ekonomi rakyat di pedesaan (ex. Bumdes dan lain-lain) tidak diorientasikan sebagai kelembagaan yang berfungsi untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi pedesaan produksi, konsumsi dan distribusi,” lanjut Kepala PSP3 IPB Dr. Sofyan Syaf.

Laporan : ilfa
Editor : AK

  • Whatsapp

Pos terkait