Forum Pekerja PT SJAP dan SBSI Konawe Tuntut Uang Pesangon

  • Whatsapp

Konawe, Sultrademo.co- Aliansi Pekerja Forum Komunikasi Pekerja PT. SJAP dan Serikat Buruh Sehjaterah Ondonesia ( SBSI) Konawe, Sulawesi Tenggara melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembayaran uang pesangon kariyawan. Di gedung DPRD Konawe. Kamis (27 /8/2020)

Dalam aksi tersebut masa aksi menyampaikan tuntutan terkait pemutusan hak kariawan (PHK) yang di lakukan menejemen PT SJAP kepada 27 kariawan secara sepihak pada 11 Juni 2020 yang sebagian besar kariawan adalah pengurus serikat pekerja SJAP Konawe

Bacaan Lainnya

Jevin SH sebagai pengurus SBSI Sultra mengutuk keras menejemen PT SJAP yang telah sewenang wenang melakukan PHK tidak sesuai mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 151 ayat 1,2 dan 3 serta pasal 155 ayat 2.

Leris Saranani sebagai korlap menambahkan, manejemen PT SJAP tidak becus dalam melalukan PHK tanpa mempertimbangkan beberapa aturan bahwa pasal 151 ayat 1 terkait erat dengan segala upaya mencegah PHK sebagaimana di atur dalam edaran menakertrans no ,SE-907/MEN-PHI -PPHI /X/2004 yang mengatur mekanisme pencegahan PHK

“Meengacu pada ketentuan yang dimaksud maka perusahaan tidak boleh bertindak semaunya apa lagi dalam proses PHK selain itu pihak manajemen perusahaan dalam memberikan uang pesangon serta hak lainnya tidak sesuai dengan masa kerja masing- masing pekerja sebagaimana di atur dalam (pasal 156 ayat 2 uang pesangon ), (pasal 156 ayat 3 uang penghargaan masa kerja ), (pasal 156 ayat 4 uang pengantian hak ) serta (pasal 164 ayat 3 yaitu perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja /buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 ) uud no 13 2003 tentang ketenagakerjaan,” karatanya.

Berdasarkan ketentuan itu, tambah dia, pihaknya mendesak DPRD Konawe untuk memanggil pihak menejemen PT SJAP agar segera memberikan hak-hak pekerja secara tunai berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sebagaimana di atur dalam pasal 156 dan pasal 164 ayat 3 .

“Kami juga mendesak DPRD Konawe untuk menindak tegas atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh managemen PT SJAP, apbila tuntutan kami tidak di indahkan maka kami akan turun kembali dengan masa yang lebih besar lagi,” kecamnya.

Sementara, dalam waktu dekat, DPRD Konawe akan menggelar hearing dengan PT SJAP. Rencananya Senin mendatang.

Laporan : Jumardin

  • Whatsapp

Pos terkait