Hadapi New Normal, Pemkot Kendari Siapkan Tim Supervisi Untuk Proses KBM

  • Whatsapp

Kendari,Sultrademo.co – Meskipun permohonan New Normal Kota Kendari belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat, namun untuk menghadapi tahun ajaran baru 2020/2021 yang kabarnya akan dimulai per tanggal 13 Juli 2020, Pemkot Kendari kini mulai merancang beberapa skenario penerapan New Normal dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan beberapa persiapan untuk KBM tersebut. Jika nantinya sudah mendapatkan izin, Kota Kendari sudah siap dengan itu.

Bacaan Lainnya

Hingga saat ini langkah yang telah diambil oleh pemkot yakni meminta kepada masing-masing sekolah untuk membentuk tim yang disebut Tim Persiapan. Tim inilah yang nantinya akan bekerja mempersiapkan pelaksanaan KBM tersebut namun tetap memperhatikan standar kesehatan Covid-19.

“Jika sudah melakukan persiapan, nanti pihak sekolah yang akan mengajukan ke Dinas Pendidikan. Selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Tim Supervisi untuk melihat sejauh mana sekolahbtersebut menyiapkan skenario KBM dengan protokol Covid-19,” terang Sulkarnain.(Kamis,04/06/2020).

Lanjutnya, semua prosesnya akan tetap di cek. Jika sekolahnya sudah betul-betul siap barulah kita izinkan. Makanya proses KBM nantinya tidak akan serentak dilihat dari kesiapannya masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga (Dikmudora) Kota Kendari, Muchdar Alimin mengatakan semuanya sesuai instruksi Wali Kota, dan sejauh ini pihak Dikmudora sendiri telah melakukan pertemuan dengan masing-masing Kepala Sekolah SD dan SMP untuk membentuk tim perisapan.

“Mereka sudah mulai bekerja untuk mempersiapkan semuanya. Mulai dari sarana dan prasarananya,” jelas Muchdar.

Untuk Rim Supervisinya sendiri terdiri dari tiga bagian yakni Dikmudora, Inspektorat dan Dinas Kesehatan. Ketiganya memiliki tugas masing-masing. Inspektorat untuk melihat pembiayaan sekolah, apakah sudah sesuai antara fisik dan pelaporannya. Dinas Kesehatan akan melihat sarana kesehatan, apakah sudah sesuai standar COVID-19 atau tidak, kemudian dari Dikmudora akan melihat dari segi pembelajarannya.

Sedangkan untuk sistem pembelajarannya, setiap rombongan belajar di kelas hanya akan diisi oleh 20 siswa dengan tetap menerapkan standar kesehatan COVID.19 serta menerapkan jaga jarak (physical distancing).

“Kalau selama ini setiap kelas ada 30 siswa maka selanjutnya akan dibagi dua,” jelasnya.

 

Pos terkait