Hipmi Sultra Dukung APNI Perjuangkan Kesejahteraan Penambang Nikel

  • Whatsapp
Ketgam, Ketua BPD Hipmi Sultra, Sucianti Suaib Saenong (kiri)

Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Tenggara mendukung Asosiasi Penambang Nikel (APNI) dalam memperjuangkan harga pokok mineral (HPM) nikel di atas Free on Board (FoB) tongkang.

Dorongan itu ditengah kondisi larangan ekspor biji nikel pada 1 Januari 2020 yang membuat penambang dalam negeri berada dalam kondisi mati suri. Situasi tersebut terjadi akibat rendahnya harga jual komoditas pertambangan tersebut.

Bacaan Lainnya

Sementara, jika dipaksakan melakukan penambangan, semakin membuat harga tawar menjadi lebih murah dari harga produksi dan mematikan perusahaan.

Jika sebelumnya Ketua Umum BPP HIPMI, Mardani H. Maming menjelaskan organisasi pengusaha tersebut mendukung dan mengapresiasi APNI dalam penentuan HPM nikel di atas FoB tongkang.

“Kami berharap ada kesepakatan dua belah pihak antara smelter dan penambang yang dibuatkan regulasinya dari Menteri ESDM untuk menetapkan harga HPM. “Apabila ada smelter yang dibeli harga dibawah HPM harus diberikan sanksi,” kata Maming, Sabtu, 15 Februari 2020).

Harga internasional bijih nikel saat ini untuk kadar 1.8% FoB Filipina dihargai antara USD 59-61/ wet metric ton (wmt). Sehingga jika pemerintah mengajukan harga jual bijih nikel domestik kadar 1.8% FoB sebesar USD 38-40/wmt tetap dalam harga wajar.

Jika dibandingkan dengan harga internasional tentu tidak memberatkan kedua pihak baik smelter maupun penambang. Untuk itu dia meminta Kementerian ESDM mewajibkan kepada penambang yang kadar 1.7% dilarang ekspornya Januari 2020 lalu.

“Sebab, ada larangan ekspor, maka Kementerian ESDM mewajibkan barang penambang diterima smelter lokal yang kadarnya 1.7%,” ujarnya.

Untuk saling menjaga kualitas barang, kata Mantan Bupati Tanah Bumbu, disarankan penambang dan smelter bisa menunjuk masing-masing surveyor yang terdaftar di Kementerian ESDM agar kualitas barang mempunyai kepastian, sehingga tidak merasa dicurangi satu sama lainnya.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari BPP HIPMI, Ketua Umum BPD Hipmi Sulawesi  Tenggara, Sucianti Suaib Saenong mengatakan setuju dan memberikan dukungan juga seperti BPD HIPMI lain atas sikap dari Ketua Umum BPP HIPMI yang mendukung APNI Untuk Perjuangkan Kesejahteran Penambang Nikel.

Sucianti menambahkan juga bahwa pihaknya punya alasan yang sangat rasional kenapa mendukung APNI memperjuangkan Kesejahteraan Penambang Nikel.

Hal ini tidak lain karena provinsi Sulawesi Tenggara adalah termasuk salah satu dari tiga daerah penghasil tambang Nikel terbesar di Indonesia (Sulteng, Kendari dan Maluku).

“Dengan begitu tercipta persaingan yang sehat dan iklim ekonomi yang baik. Sehingga nama baik kita secara internasional terjaga,” tutupnya. (Ak)

  • Whatsapp

Pos terkait