Kendari, Sultrademo.co – Paradoks kelimpahan sumber daya alam dengan realitas kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah besar di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Di tengah predikat sebagai daerah yang kaya akan tambang, angka kemiskinan dan prevalensi tengkes (stunting) justru masih membayangi provinsi ini. Realitas tersebut menuntut partai politik untuk tidak sekadar berorientasi pada kekuasaan, melainkan menyelaraskan visi demi pembangunan substansial.
Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), saat memberikan sambutan dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Sultra yang digelar serentak di Kendari, Senin (24/11/2025).
Dalam pidatonya, ASR menyoroti ketimpangan yang terjadi antara kekayaan alam Sultra dan kondisi riil masyarakatnya. Ia secara terbuka menyebut kondisi ini sebagai sebuah ironi yang harus segera dituntaskan bersama.
”Betul, (daerah) itu kaya, tapi pada kenyataannya tingkat kemiskinan dan stunting kita masih banyak. Artinya, kita belum kaya,” ujar ASR di hadapan para fungsionaris partai.
Gubernur meminta seluruh kader PDI Perjuangan di Sultra untuk mengadopsi visi pembangunan daerah sebagai visi utama partai.
Menurut dia, tantangan Sultra sangat kompleks, mulai dari penyediaan infrastruktur yang merata, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, akses pendidikan dan kesehatan, hingga isu keberlanjutan lingkungan yang kerap berbenturan dengan aktivitas pertambangan.
Andi menekankan bahwa politik di era demokrasi modern tidak boleh lagi terjebak pada sekadar perebutan kursi kekuasaan. Politik harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar rakyat.
”Visi pembangunan Sultra harus menjadi napas perjuangan rekan-rekan sekalian,” tambahnya.
Lebih jauh, Gubernur Andi Sumangerukka menyinggung peran krusial legislator dari PDI Perjuangan dalam ekosistem pemerintahan daerah. Ia berharap anggota dewan dapat menjalankan fungsi pengawasan (check and balance) secara efektif dan konstruktif.
Pengawasan yang ketat dari legislatif dinilai vital untuk mencegah penyelewengan anggaran serta memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan efektif.
Menutup pesannya, ASR mengingatkan bahwa dinamika dan perbedaan pandangan selama masa pemilihan umum adalah hal yang lumrah sebagai bagian dari keindahan demokrasi. Namun, pasca-kontestasi, seluruh elemen bangsa wajib kembali bersatu.
”Tujuan kita pada akhirnya sama, yaitu pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
