Kendari, Sultrademo.co — Siska Karina Imran mendampingi Andi Sumangerukka meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Kendari, Selasa (26/5/26), guna memastikan kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Kota Kendari.
Peninjauan dilakukan di sejumlah fasilitas utama, mulai dari dapur pengolahan makanan, ruang distribusi, sistem sanitasi, hingga sarana pendukung operasional lainnya. Dalam kunjungan itu, gubernur dan wali kota memeriksa standar kebersihan serta kesiapan teknis layanan yang akan menjadi bagian dari agenda kunjungan pemerintah pusat.
Andi Sumangerukka mengatakan, pengecekan tersebut tidak hanya dilakukan untuk menyambut kedatangan pejabat pusat, tetapi juga memastikan kualitas pelaksanaan program MBG di daerah berjalan sesuai standar nasional.
“Selain mempersiapkan, kami juga ingin mengontrol sejauh mana kesiapan SPPG ini. Jangan sampai nanti hanya sekadar peresmian, tetapi kualitas dan standarnya tidak terpenuhi,” kata Andi.
Ia menegaskan, standar operasional menjadi faktor utama dalam menjamin keberhasilan program MBG, terutama karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Kalau standar tidak dipenuhi, kualitas tidak akan didapatkan. Kalau kualitas tidak baik, tentu bisa menimbulkan masalah. Karena itu standar harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
Andi juga meminta seluruh pengelola SPPG di Sulawesi Tenggara mematuhi seluruh ketentuan operasional, mulai dari proses pengolahan makanan hingga sistem distribusi dan sanitasi lingkungan.
“Saya ingin mengimbau kepada seluruh SPPG di Sulawesi Tenggara agar memenuhi standar yang ditentukan sehingga kualitas program ini tetap terjaga,” katanya.
Sementara itu, Siska Karina Imran menegaskan Pemerintah Kota Kendari memberi perhatian serius terhadap pengawasan pelaksanaan program MBG, khususnya terkait sanitasi dan pengelolaan limbah.
Menurut dia, seluruh SPPG wajib memenuhi standar operasional, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta izin lingkungan lainnya.
“Kami ingin semua SPPG sesuai SOP yang berlaku. Masalah SLHS, IPAL, dan dampak lingkungan harus segera dipenuhi karena ini berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat,” ujar Siska.
Pemkot Kendari, lanjut dia, telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi rutin di lapangan.
Satgas tersebut terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, serta instansi teknis lainnya yang bertugas memastikan pelaksanaan program berjalan aman dan sesuai ketentuan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan.
Melalui peninjauan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Kendari berharap kesiapan pelaksanaan MBG dapat berjalan optimal sekaligus menunjukkan kesiapan daerah mendukung program strategis nasional.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
