Kendari, Sultrademo.co – Tim Advocate and legal Consultant Moeldoko 81 Putri Maya Rumanti, SH dan Indri Wuryandari, SH kuasa hukum dari Edi Wijaya sebagai Direktur PT. Konawe Putra Propertindo (KPP)mendatangi Kepolisian daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk mempertanyakan kejelasan kasus dan perkembangan proses pengusutan, kasus dugaan penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan mantan Direktur (Dirut) PT. KPP Mr. Huang Zuo Chao. Jumat (24/7).

“Kami sudah cukup lama menunggu, kurang lebih 1 tahun, dari tanggal 20 Juni 2019, sampai hari ini kami belum mendapatkan jawaban yang jelas dari penyidik Polda Sultra, khususnya Dikrimsus atas kepastian hukum yang harus didapat dari para terlapor,” Papar Kuasa Hukum PT. KPP, Putri Maya Rumanti, SH di Polda Sultra, usai bertemu dengan pihak penyidik Polda Sultra.

Ketgam : Kuasa Hukum PT Konawe Putra Propertindo (KPP), Putri Maya Rumanti SH (kiri) saat memberikan keterangan dihadapan awak media, Jumat (24/7).

Untuk itu, kata Putri pihaknya mendatangi pihak penyidik, guna mempertanyakan kepastian serta perkembangan laporan kliennya.

“Saya meminta, kepada Polda Sultra khususnya Dikrimsus agar ada keterbukaan dalam proses perkara tersebut, dan memeriksa saksi-saksi yang sudah pernah terpanggil. Kemudian kami meminta agar Polda Sultra segera menggaris polisikan atau mem police line objek yang menjadi permasalahan dan memberikan kepastian hukum terhadap laporan klien kami,”Ucapnya.

Selain itu, Putri menjelaskan, tujuan pihaknya mendatangi Polda Sultra, untuk mengadukan direktur yang lama atas penggelapan dalam jabatan.

“Ada TPPU dan beberapa pasal lagi yang kita sangkakan, dikarenakan ada temuan baru yang kami dapatkan dari pemeriksaan saksi-saksi, kemudian ada penyitaan barang bukti yang sempat kami dapatkan,” katanya.

Putri menyebutkan, tiga terlapor sudah ditetapkan tersangka. Selain itu, pihaknya juga menemukan satu bukti baru lagi yang dimungkinkan bisa menjadikan terlapor lainnya menjadi tersangka, salah satunya berinisial A dari perusahaan lain.

Baca Juga :  Sat Brimobda Sultra Sembelih 38 Ekor Hewan Kurban 

“Mantan Dirut PT. KPP melakukan transaksi sesuai dengan jabatannya tapi tidak diketahui oleh para pemegang saham, termaksud si A itu juga yang kami duga menjadi dalangnya. Sejauh ini, yang kami dapatkan bukti, dari Mr A memegang peranan dari semua hingga timbulnya permasalahan di Polda Sultra dan Mabes Polri sampai terjadinya proses jual beli di bawah tangan, yang klien kami tidak ketahui,” Jelasnya.

Putri membeberkan, aset yang diperjual belikan adalah lahan dan aset-aset dari PT KPP kurang lebih 325 hektar.

“Pengakuannya 325 Hektar lokasi tambangnya di kawasan industri Kabupaten Konawe,” tambahnya.

Putri mengatakan, pihaknya tidak bisa menyalahkan penyidik karena mandeknya penanganan kasus tersebut.

“Karena adanya masalah Covid -19. Kita juga ngga bisa memvonis teman-teman penyidik lambat. Kami memaklumilah hal-hal tersebut tapi kami sangat berharap dengan adanya bukti baru temuan baru tersebut yang sudah dipanggil dua kali untuk segera diperiksa,”ujarnya.

“Kalaupun dia (A) berbuat karena alasan apapun kami minta dia (A) diperiksa secepatnya dan bisa ditetapkan sebagai tersangka dua pemanggilan tidak pernah hadir dengan alasan sakit,” tambahnya.

Putri juga menyebutkan, kerugian yang dialami oleh kliennya, di laporan penggelapan di temukan ada indikasi penggelapan senilai 137 miliar dalam perusahaan.

“Yah, nilai pembayaran tanah yang tidak pernah dilaporkan oleh direktur yang lama transaksi yang sudah pernah masuk ke rekening KPP, di curigai indikasinya itu transaksi yang tidak di ketahui sekali oleh para pemegang saham,” Pungkasnya.

Laporan : Ilfa
Editor : MA

Komentar