Kejati Sultra Tak Hadir, Sidang Perdana Pra Peradilan Eks Kabid ESDM Sultra Ditunda

  • Whatsapp
Ketgam : Ketua tim kuasa Hukum YSM, Abdul Rahman

Kendari, Sultrademo.co – Pengadilan Negeri (PN) Kendari menunda sidang perdana pra peradilan mantan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Minerba dan Batubara, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), YSM yang jadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi pertambangan PT. Toshida.

Ketua tim kuasa hukum YSM, Abdul Rahman mengatakan, jadwal sidang perdana yang telah ditetapkan oleh PN Kendari seharusnya dilaksanakan hari ini, Kamis (8/7), namun karena termohon, yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sultra tak hadir, PN Kendari akhirnya menetapkan penundaan sidang perdana.

Bacaan Lainnya

“Termohon tidak hadir, sehingga sidang pertama ditunda oleh pihak PN Kendari dan akan dilaksanakan pekan depan,” ucap Abdul Rahman saat ditemui di PN Kendari, Kamis (8/7).

Ketua DPC Peradi Kendari ini menjelaskan, jika dalam panggilan sidang berikutnya pihak termohon dalam hal ini Kejati Sultra tak hadir, maka permohonan tersebut harus diputus.

“Berdasarkan hukum acara, proses sidang dapat dilaksanakan selama tujuh hari kerja. Jadi tidak dihitung sabtu dan minggu, termasuk tanggal merah,” ujar Abdul Rahman.

“Jika dalam waktu 7 hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus,” tambahnya.

Abdul Rahman berharap, pihak Kejati Sultra menghadiri jadwal sidang perdana selanjutnya yang ditetapkan oleh PN Kendari, agar proses sidang pra peradilan dapat diselesaikan.

“Jika pekan depan Kejati Sultra hadir, maka sidang selanjutnya kami akan menghadirkan saksi, ” tukasnya.

Adapun petitum permohonan pemohon (YSM) ke PN Kendari antara lain :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Prapradilan
2. Menyatakan surat penetapan tersangka Kepala Kejati Sultra nomor: B.08/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Tosida Indonesia dengan sangkaan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1
999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait dengan peristiwa pidana sebagaimana dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawas an hutan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Tosida Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya penyidikan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Menghukum termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Penulis : Luthfi Badiul Oktaviya
Editor : MA

Pos terkait