Kemendagri Berlakukan Pendidikan Profesi IPDN Bagi Camat Tak Bersertifikat

Ketgam : Sosialisasi Kepamongprajaan yang berlangsung di rujab Wali Kota Kendari, Jumat (12/11/2021)

Kendari, Sultrademo.co – Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr. Sampara Lukman M.A, berkunjung ke Kota Kendari dalam rangka sosialisasi kepamongprajaan yang digelar di Media Center Rujab Wali Kota Kendari, dan secara langsung dipimpin oleh Wali Kota Kendari H. Sulkarnain K. SE., ME, Jumat (12/11/2021).

Direktur IPDN mengatakan, Kementerian Dalam Negeri telah memberlakukan profesi kepamongprajaan IPDN bagi camat, dan untuk Camat yang belum memiliki sertifikat, harus mengikuti pendidikan untuk mendapatkan sertifikat kepamongprajaan.

Bacaan Lainnya

Pendidikannya selama 9 bulan, namun kini menjadi 3 bulan atau selama-lamanya 4 sampai 5 bulan untuk memperoleh sertifikat kepamongprajaan.

“Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di pasal 224 ayat 2 bahwa syarat menjadi camat yaitu mempunyai sertifikat profesi kepamongprajaan. Setelah selesai sekolah kepamongprajaan, tidak berhenti disitu. Kita akan melakukan monitor yang mana nanti akan turun pembimbing mendampingi mereka. Dengan harapan, seluruh camat, lurah, bahkan kader-kader politik dapat diberi pembelajaran di profesi kepamongprajaan,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Kendari dalam kesempatannya mengucapkan terima kasih kepada Direktur IPDN yang telah mengunjungi Kota Kendari.

“Kami berterima kasih atas kunjungan kerja Direktur IPDN di Kendari. Saya sangat berbahagia karena dikunjungi oleh promotor dan guru besar dalam rangka sosialisasi program profesi kepamongprajaan IPDN di Kota Kendari,” tuturnya.

Sedang terkait sertifikat kepamongprajaan yang dimaksud oleh Direktur IPDN, Wali Kota menyatakan bagi camat dan untuk camat yang belum memiliki bisa mengikuti kursus singkat selama 3 bulan.

“Jadi solusinya tadi bagi yang diangkat belum berlatar belakang ilmu pemerintahan itu bisa mengikuti kursus singkat 3 bulan. Tapi saya tadi minta untuk disinkronkan dengan kementerian lembaga terkait. Karena jangan sampai kita melakukan terus kementerian terkait punya pendapat berbeda,” ucap Wali Kota.

Namun menurutnya, hal tersebut masih perlu kesepakatan baik itu pihak IPDN, maupun pihak KEMENPAN-RB yang kemudian hal tersebut dijadikan sebagai kebijakan bulat secara nasional.

“Karena saya sampaikan tadi kalau demikian stoknya harus banyak karena bayangkan saja berapa ribu kecamatan seluruh indonesia yang harus disiapkan. Nah siap nda untuk itu,” jelasnya lagi

“Kalau saya Dikaji dulu disinkronkan dengan pihak Kementrian. Tapi sejauh ini kita selalu memprioritaskan Kecuali sudah tidak ada baru kemudian kita mencari profil lain yang memenuhi paling tidak mendekati,” tandasnya

Penulis: Hani
Editor: UL

Pos terkait