Jakarta, Sultrademo.co – Komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis digital kembali ditunjukkan lewat kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda).
Keduanya resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait implementasi SP2D Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), Kamis (17/4/2025) di Hotel Bidakara, Jakarta.
Melalui sistem ini, proses pencairan dana dari penerbitan SPM hingga SP2D bisa dilakukan secara real-time, tanpa kertas (paperless), dan langsung terhubung dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat layanan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Sebagai tindak lanjut, sebanyak 24 BPD dari seluruh Indonesia juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah. Seluruhnya telah melewati uji coba dan memenuhi standar teknis dari Bank Indonesia.
Kota Kendari menjadi salah satu daerah yang siap menerapkan SP2D Online. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, hadir langsung dalam acara bersama Gubernur Sulawesi Tenggara dan perwakilan Pemda Konawe.
Ia menyambut baik sistem ini sebagai langkah besar dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di daerah.
“Transformasi digital ini sejalan dengan visi kami di Kendari. Sistem SP2D Online akan mempercepat pelayanan dan memastikan pengelolaan anggaran lebih transparan,” ujar Siska, yang turut didampingi Kepala BKAD Kota Kendari, Farida Agustina.
Peluncuran SP2D Online ini menandai babak baru pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, efisien, dan terpercaya.
Laporan : Hani
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
