Kendari,Sultrademo.co — Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya dalam membangun budaya antikorupsi yang dimulai dari keteladanan seorang pemimpin (tone at the top). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya Edisi VIII Tahun 2026 di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (9/6/2026).
Acara berbentuk podcast yang berlangsung di Library Cafe BPKP Sultra ini mengangkat tema “Leading by Example: Tone at the Top sebagai Penggerak Budaya Anti-Korupsi”.
Diskusi ini juga menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Hari Bowo, sebagai naratama dan Auditor Ahli Pertama BPKP Sultra, Fahmi Nur Safarlatif, selaku moderator.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Siska Karina Imran menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai kepala daerah, ia merasa bertanggung jawab penuh untuk menjadi contoh nyata bagi lebih dari 7.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Kendari.
“Integritas harus dimulai dari pemimpinnya. Sebagai kepala daerah, saya harus menjadi teladan bagi seluruh ASN. Karena itu, Pemerintah Kota Kendari telah menerbitkan sejumlah kebijakan dan peraturan wali kota yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, mulai dari upaya pencegahan hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran,” ujar Siska.
Ia menambahkan, tantangan terbesar saat ini adalah mengubah pola pikir (mindset) para aparatur. Namun, ia memastikan Pemkot Kendari tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti melanggar aturan.
Untuk mendukung pengawasan, Pemkot Kendari telah menyediakan berbagai kanal pengaduan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah sistem pengaduan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan layanan darurat 112 yang siaga selama 24 jam.
Siska menjamin seluruh laporan yang masuk dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional dengan kerahasiaan identitas pelapor yang terjaga ketat. Selain sistem pengawasan, Pemkot Kendari juga mendorong peningkatan kapasitas SDM lewat program pendidikan, termasuk pemberian beasiswa bagi ASN dan masyarakat ber-KTP Kota Kendari.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Hari Bowo, membenarkan bahwa regulasi dan sistem pengawasan saja tidak cukup untuk memberantas korupsi. Keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh atmosfer etis yang dibangun pimpinan melalui karakter, kebijakan, dan komitmen moral yang konsisten.
Di akhir forum, Wali Kota Kendari berharap kegiatan ini dapat memicu semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui keteladanan pemimpin dan keterbukaan informasi, diharapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi di Kota Kendari dapat segera terwujud.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
