Koperasi Merah Putih Diapresiasi, Tapi Muhammadiyah Ingatkan Pemerintah: Jangan Terburu Nafsu, Anggaran Triliunan Taruhannya

Ketgam: Wakil Ketua Umum MUI yang juga Naib Amirul Hajj, Anwar Abbas. Foto: Tirto.id

Jakarta, Sultrademo.co — Rencana ambisius pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendirikan Koperasi Merah Putih di seluruh pelosok desa Indonesia menuai tanggapan serius dari Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas. Ia memberi dukungan atas semangat membangun ekonomi akar rumput, namun sekaligus mengingatkan agar langkah besar ini tidak dijalankan secara tergesa-gesa.

“Jangan terlalu bernafsu,” ujar Anwar dalam pernyataan persnya. Menurutnya, membentuk koperasi secara masif di 84.000 lebih desa/kelurahan tanpa sistem yang matang bisa berakibat fatal tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mencoreng citra pemerintah.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, setiap koperasi direncanakan akan digelontor dana Rp3–5 miliar. Jika dijumlahkan, proyek ini bisa menelan anggaran raksasa hingga Rp420 triliun. 

“Kalau tidak dikelola oleh orang-orang profesional dan berintegritas, risikonya sangat tinggi,” tegas Anwar.

Sebagai alternatif, Anwar menyarankan pendekatan bertahap: dimulai dari proyek percontohan dengan menggandeng koperasi-koperasi yang sudah terbukti sukses. Setelah sistem, SDM, dan manajemen teruji, barulah program ini digulirkan secara nasional dalam lima tahun ke depan.

“Mulai dari koperasi yang sudah sehat dulu. Setelah itu, getok-tularkan keberhasilannya ke desa-desa lain. Itu lebih realistis dan aman,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan akan risiko laten seperti kredit macet, penyalahgunaan dana, hingga potensi korupsi jika program ini dipaksakan tanpa kesiapan. Meski demikian, Anwar tetap menyambut positif visi besar pemerintah.

“Ini program bagus. Kalau berhasil, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil akan terbantu. Tapi caranya harus tepat,” tutupnya.

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait