KPU Mungkin Lupa, ini PILKADA, Bukan Ujian Tesis!

Penulis : Kisran Makati – Direktur PUSPAHAM Sulawesi Tenggara / Panelis Debat Pilgub Sultra, 2018

Catatan Kecil Untuk Penyelenggara Pemilu di Sulawesi Tenggara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepertinya luput mengingat, bahwa ini adalah PILKADA, bukan ujian tesis atau sidang skripsi. Mengapa seluruh panelis debat justru didominasi oleh akademisi? Langkah ini tidak hanya problematis, tapi juga kurang bijak, karena jelas mengabaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat setiap hari. KPU, tolong ingat, ini debat politik, bukan kuliah umum di ruang kelas!

Bacaan Lainnya

Debat politik adalah momen penting untuk menguji para calon pemimpin dalam menghadapi realitas kehidupan rakyat, bukan soal teori atau retorika ilmiah yang kompleks. Dengan memilih akademisi sebagai panelis, KPU membuat debat terasa lebih seperti seminar kampus. Namun, apakah relevan dengan kita yang setiap hari berhadapan dengan masalah-masalah seperti kerusakan lingkungan, konflik agraria, korupsi, narkoba, banjir musiman, serta lonjakan harga kebutuhan pokok?

Persoalan hak asasi manusia, keadilan lingkungan, kesehatan publik, hingga kesetaraan gender sering kali kurang mendapat perhatian dalam ranah akademik yang penuh angka dan statistik. Namun, bukankah isu-isu ini adalah kenyataan yang dihadapi masyarakat? Jika KPU hanya mengundang akademisi sebagai panelis, kapan giliran suara petani, nelayan, buruh, dan masyarakat akar rumput didengar? KPU seolah menutup telinga terhadap persoalan riil yang dialami rakyat.

Keputusan ini mengirimkan pesan bahwa hanya pandangan akademisi yang layak didengar. Padahal, debat politik seharusnya mencerminkan beragam perspektif dari berbagai kalangan, seperti pengusaha kecil, petani, nelayan, aktivis lingkungan, dan mereka yang terjun langsung mengadvokasi hak-hak rakyat. Dengan cara ini, KPU justru mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam debat yang seharusnya inklusif.

Lebih dari itu, anggapan bahwa akademisi selalu netral adalah mitos. Banyak akademisi memiliki kepentingan, bias, dan preferensi politik masing-masing. Jika hanya mereka yang diizinkan bertanya, bagaimana kita bisa menjamin objektivitas? Alih-alih memperkaya diskusi, debat malah bisa dipenuhi jargon ilmiah yang tidak semua orang pahami.

Pemilu adalah tentang masa depan rakyat, bukan sekadar adu teori atau pamer data yang rumit. Jika KPU benar-benar peduli pada demokrasi yang inklusif dan relevan, mereka harus melibatkan panelis dari berbagai lapisan masyarakat yang merepresentasikan keragaman Indonesia. Ingat, suara rakyatlah yang harus didengar, bukan hanya suara dari menara gading akademisi.

KPU, ingatlah, ini pemilu, bukan sidang tesis. Untuk debat-debat selanjutnya, pertimbangkan evaluasi panelis, agar benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan menggali isu-isu yang nyata di lapangan, bukan sekadar teori. ***

Penulis : Kisran Makati – Direktur PUSPAHAM Sulawesi Tenggara / Panelis Debat Pilgub Sultra, 2018

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait