KPU Tetapkan Protokol Tes Kesehatan Calon Kepala Daerah

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan berlaga pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 2020 di tujuh daerah di Sulawei tenggara (Sultra ) wajib lolos tes kesehatan yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tes kesehatan ini rencananya akan digelar selama sepekan, yakni tanggal 4-11 September nanti. Protokol tes kesehatan akan disusun dan ditetapkan oleh masing-masing KPU Kabupaten penyelenggara Pilkada 2020 dan dikoordinasikan oleh KPU Sultra.

Bacaan Lainnya

Ketua KPU La Ode Abdul Natsir memaparkan, pihaknya telah menggelar rapat dengan berbagai pihak terkait, pada selasa, 11 Agustus lalu. Dalam pertemuan tersebut, disepakati berbagai hal utamanya tentang syarat para dokter yang berhak dan boleh menjadi bagian dari tim tes kesehatan bakal calon bupati dan calon wakil bupati untuk Pilkada 2020.

“Dokter pemeriksa kesehatan misalnya, ia mesti tercatat sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta mengantongi STR dan SIP yang berlaku serta tentu saja harus ditunjuk IDI wilayah atau IDI Cabang,”paparnya.

“Kriterianya itu, minimal sudah bekerja 5 tahun sebagai dokter dan 3 tahun lebih sebagai spesialis di keahlian masing-masing atau atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis cabang terkait,” tambah Abdul Natsir.

Selain itu, sambungnya, dokter yang menjadi tim pemeriksa kesehatan calon dipastikan bukan anggota partai dan juga bukan dokter pribadi bakal calon bupati dan wakil bupati atau juga bukan sanak famili atau kerabat dari kandidat.

Ia menyebutkan, selain dokter spesialis, KPU juga akan melibatkan ahli psikologi. Syaratnya, ia tercatat sebagai anggota Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berlaku.

“Ia juga mesti mengantongi sertifikat sebutan psikolog (SSP) yang dikeluarkan oleh HIMPSI termasuk memiliki surat ijin praktek psikologi (SIPP) yang masih berlaku,” ujarnya.

Para bakal calon ini tidak hanya bakal dites kesehatan dan psikologinya. Mereka wajib lolos tes penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang nantinya diperiksa di laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai Laboratorium untuk pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

“Salah satunya adalah Balai Laboratorium Narkotika dan psikotropika BNN.Selanjutnya laboratorium harus didukung sarana dan prasarana yang memadai serta sumberdaya manusia yang profesional,” katanya.

Ia menjelaskan, kandidat nantinya akan diperiksa urinenya dengan volume minimal 25 milimeter sudah termasuk 10 persen cadangan rapid test urine, sebagai penggantian apabila ada rapid test yang rusak atau memerlukan uji ulang.

“Hasil pemeriksaan paling lambat 12 September 2020 ke KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada. “Oh ya, bakal pasangan calon hanya akan dilayani memeriksakan kesehatan jika sudah mendaftar dan diberi pengantar pemeriksaan oleh KPU Kabupaten,” tutup Ketua KPU Sultra.

Laporan : Ilfa

Editor : Ang

Pos terkait