Masih Ingat Isu Pungli Rekruitmen PPK?, Ini Hasil Penelusuran Bawaslu Konsel

  • Whatsapp
Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Konsel, Awaluddin AKĀ 

Andoolo, Sultrademo.co- Sempat heboh, perlahan redam, meski begitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tetap menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Publik sebelumnya dihebohkan dengan informasi pungutan mahar perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menyeret nama baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konsel.

Bacaan Lainnya

Dimana dalam isu tersebut, salah seorang calon PPK di Kecamatan Wolasi membeberkan di dinding media sosial (facebook) perihal adanya calo yang mengatasnamakan KPU datang kepada orang tuanya dan memintai sejumlah uang untuk kelulusan dirinya.

Isu itupun terus bergulir, Bawaslu Konsel yang mendengar itu sontak melakukan langkah-langkah investigasi dan penelusuran.

Melalui Koordinator Devisi HPP Bawaslu Konsel, Awaluddin Astut Kurniawan S.Hi membeberkan, hingga batas waktu yang telah ditentukan 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya informasi tersebut untuk menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Konawe Selatan tidak menerima satupun laporan resmi baik dari masyarakat maupun pemantau terkait informasi tersebut.

Meski begitu, pihaknya bersama Panwas Wolasi telah mengumpukan bahan keterangan melalui Berita Acara Klarifikasi terhadap para pihak yakni, Basrim, (orang tua calon PPK), Haris (oknum yang disebut calo) dan Sdri Mitha (calon PPK), dan pencarian bukti materil lainnya yang sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Alhasil, Mantan Presiden Mahasiswa STAIN Kendari itu mengatakan hasil dari proses investigasi/penelusuran perihal kasus itu dinyatakan tidak ditemukan peristiwa hukum maupun etik yang subjeknya KPU Konawe Selatan.

Sebab, lanjut Alumni Fakultas Syariah STAIN Kendari ini, peristiwa _a quo_ yang terjadi antara Basrim dan Haris tidak dipersaksikan oleh pihak lain, dimana keterangan Basrim tidak terdapat adanya perbuatan riil, bagaimana hubungan serta peran KPU Konawe Selatan dalam peristiwa tersebut.

Selanjutnya, masih kata pria yang karib disapa Awal, Mitha dalam keterangannya tidak dapat menyampaikan fakta tetapi hanya testimoni, dan Haris dalam keterangannya memberikan pengakuan berbeda atau tidak mengakui apa yang dituduhkan Basrim.

“Dari hasil konfrontir informasi/keterengan JaDI serta KIPP Konawe Selatan juga hanya bersifat testimoni atau tidak ditemukan fakta adanya keterkaitan (hubungan) peristiwa _a quo_ dengan KPU Konawe Selatan sehingga kami tidak menemukan saksi fakta dalam peristiwa ini,” terangnya. Rabu 26/2.

Pertimbangan ini, sambungnya didasarkan pada ketentuan pasal 13 ayat (3) huruf c Perbawaslu 14 Tahun 2017 bahwa syarat materil sebuah dugaan pelanggaran adalah adanya saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Disamping itu, dari hasil investigasi/penelusuran, tidak ditemukan bukti materil lainnya terkait informasi ini sebagaimana telah ditentukan pada pasal 13 ayat (3) huruf d Perbawaslu 14 Tahun 2017 bahwa syarat materil laporan dugaan pelanggaran satu diantaranya adalah bukti.

“Dari proses dan hasil investigasi/penelusuran ini, telah disimpulkan dan ditetapkan dalam pleno bahwa informasi atau peristiwa tersebut yang diduga dilakukan oleh KPU Konawe Selatan tidak memenuhi syarat materiil untuk ditindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP),” tutupnya

Laporan : Aliyadin Koteo
Editor : Adin

  • Whatsapp

Pos terkait