Mendagri Buka GPM di Kendari: Stabilkan Harga, Jaga Ketahanan Pangan Nasional

Ketgam : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Foto: Istimewa.

Kendari, Sultrademo.co – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, membuka secara resmi Gerakan Pangan Murahdi Kota Kendari yang dipusatkan di halaman eks MTQ, Selasa (26/8/2025).

Agenda ini digagas melalui sinergi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Bacaan Lainnya
 

Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Kepala Badan Pangan Nasional RI Arief Prasetyo Adi, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para bupati/wakil bupati se-Sultra, hingga pelaku usaha pangan dan UMKM.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas kehadiran Mendagri, Kepala Bapanas, dan Ketua Umum Kadin Indonesia di Bumi Anoa. Ia menegaskan bahwa gerakan pangan murah ini adalah bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

“Sebagaimana kita ketahui, tantangan sektor pangan semakin kompleks. Ketidakpastian iklim, gejolak harga, rantai pasok, hingga dampak konflik global berpengaruh besar terhadap ketersediaan pangan. Karena itu, Gerakan Pangan Murah ini hadir untuk menjaga stabilitas harga, memastikan pasokan tetap tersedia, dan mendekatkan akses pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” ujar Andi.

Ia menambahkan, program pangan murah tidak berhenti di Kendari, melainkan akan digelar bergilir di 17 kabupaten/kota se-Sultra dengan melibatkan Bulog, dinas terkait, pelaku usaha, UMKM, serta dukungan penuh dari TNI-Polri.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pangan merupakan isu prioritas Presiden RI. Menurutnya, kedaulatan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa.

“Bapak Presiden selalu menekankan bahwa negara merdeka adalah negara yang merdeka dari pangan. Alhamdulillah, produksi beras kita tahun 2025 meningkat signifikan sehingga stok di Bulog cukup tinggi. Ini capaian yang harus terus kita jaga,” tegas Mendagri.

Tito mengingatkan bahwa isu biaya hidup, khususnya harga pangan, menjadi perhatian utama masyarakat.

“Sandang dan papan bisa ditunda, tapi pangan tidak bisa. Karena itu, stabilitas harga pangan adalah prioritas pemerintah,” tambahnya.

Mendagri juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi. Ia menjelaskan bahwa inflasi Indonesia idealnya berada di kisaran 1,5%–3,5%, dengan tiga komponen utama yang harus dijaga: volatile food (harga pangan yang mudah bergejolak), administered prices (harga barang/jasa yang diatur pemerintah seperti BBM dan listrik), serta core inflation(inflasi inti yang mencerminkan daya beli masyarakat).

“Di Sulawesi Tenggara, inflasi terakhir tercatat 3,72% dengan empat komoditas penyumbang utama yakni cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beras. Dengan intervensi seperti Gerakan Pangan Murah ini, saya yakin harga bisa terkendali, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan ketahanan pangan kita semakin kuat,” pungkas Tito.

Senada dengan itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menilai gerakan pangan murah merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan Presiden untuk menjaga daya beli rakyat di tengah dinamika harga global.

“Ketersediaan dan keterjangkauan pangan adalah hak rakyat yang wajib kita pastikan bersama. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mendagri, Badan Pangan Nasional, serta Gubernur Sultra atas kolaborasi yang nyata dalam menjaga stabilitas pangan. Ketahanan pangan tidak bisa dibangun sendiri, tetapi harus melalui gotong royong lintas sektor,” kata Anindya.

Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Bulog dan seluruh pelaku usaha yang aktif mendukung keberlangsungan pangan murah di Sulawesi Tenggara.

Gerakan pangan murah di Kendari ini menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Tidak hanya untuk meredam inflasi dan menjaga daya beli rakyat, tetapi juga sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan nasional.

Laporan: Arini Triana Suci R
Editor : UL

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait