Minim Anggaran KI Sultra, Pemprov Dinilai Kurang Perhatian

  • Whatsapp
Ketua Komisioner KI Sultra, Andi Hatta, (kiri) bersama Ketua KI Republik Indonesia (kanan), Gede Narayana, Foto : Istimewa

Kendari, Sultrademo.co – Keterbukaan informasi merupakan suatu keharusan. Di era digital penyebaran informasi tak bisa lagi dibendung sehingga tidak ada pilihan bagi badan publik kecuali membuka informasi seluas-luasnya, sepanjang informasi itu berada dalam penguasaannya dan tidak dikecualikan.

Rakyat dan masyarakat berhak untuk tahu dan badan publik wajib membuka akses informasi secara mudah dan murah, baik sistem online maupun konvensional.

Bacaan Lainnya

Kenyataan itu belum seiring dengan sistem keterbukaan informasi di Sultra sebagaimana mestinya. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), baik utama maupun pembantu belum optimal melakukan sosialisasi perihal tugas, fungsi dan peran PPID. Bahkan, belum jelas OPD apa saja yang sudah membentuk PPID, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ketua Komisi Informasi (KI) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sejatinya berperan penting dalam tersebut justru kian tenggelam, padahal Komisioner KI Sultra dilantik pada 4 Oktober 2017 sesuai SK Gubernur Sultra No.216/2017. Namun hingga saat ini belum bisa beraktivitas karena belum ada ruangan kerja dan anggaran, baik untuk gaji maupun untuk program.

Selain itu, keterbukaan informasi juga belum tersosialisasi secara optimal, baik di badan publik maupun masyarakat. Hal ini disebabkan minimnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Sultra, baik anggaran, staf sekretariat maupun fasilitas pendukung.

“Hingga saat ini, Komisioner KI Sultra masih menumpang di ruang rapat Dinas Kominfo Sultra dengan fasilitas meja kerja tanpa komputer/laptop, termasuk tidak adanya kendaraan operasional,” bebernya Ketua Komisioner KI Sultra, Anddi Hatta. Selasa 15/10.

Sementara dalam mengurus administrasi, lanjut Andita, keuangan dan tatakelola sekretariat hanya diurus satu orang staf dengan status diperbantukan, dimana kondisi ini semakin diperparah dengan pengunduran diri dua orang komisioner yang hingga kini belum ada SK PAW dari gubernur Sultra.

“Padahal kami sudah menyurat baik ke gubernur maupun ke pimpinan DPRD Sultra.
Tidak adanya kejelasan posisi komisioner dan tatakelola sekretariat, termasuk minimnya anggaran membuat kegiatan dan program kerja komisi tidak berjalan sebagaimana mestinya,” urainya.

Ditambahkannya, tahun 2018 lalu, Pemprov Sultra melalui Dinas kominfo meminjamkan ruangan rapatnya untuk menjadi ruang kerja KI Sultra. Di luar gaji komisioner, Dinas kominfo juga menganggarkan sekira Rp. 100 juta untuk koordinasi dan visitasi, namun tidak ada anggaran untuk advokasi, sosialisasi, edukasi (ASE), penyelesaian sengketa informasi (PSI), Monev maupun tunjangan operasional.

Anggaran untuk tahun 2019, tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya, kecuali tambahan anggaran sosialisasi dalam bentuk seminar yang telah dilaksanakan bulan Mei lalu.

Ia juga membeberkan, anggaran KI Sultra dari APBD minim, bahkan terendah seluruh indonesia, baik untuk gaji dan tunjangan maupun untuk program. Bahkan anggaran koordinasi dan visitasi untuk komisoner ternyata sebagian juga digunakan oleh staf Dinas Kominfo, yang tidak terkait dengan program KI Sultra.

“Kami minta Gubernur dan pimpinan DPRD Sultra agar memberi perhatian terhadap keberadaan KI Sultra dan pentingnya keterbukaan informasi, baik terhadap badan publik maupun terhadap masyarakat,” tegasnya.

Menurut dia, keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam percepatan pembangunan sekaligus sebagai kontrol, sehingga akan terlaksana pemerintahan yang baik dan bersih.

“Keterbukaan informasi akan meminimalisasi hoax, karena manyarakat diberi ruang dan kemudahan untuk mengakses informasi yang terverifikasi di masing-masing badan publik,” tutupnya.

Laporan : Anggun Karsila
Editor : AK

Pos terkait