Kendari, 22 Mei 2025 — Koalisi Sulawesi Green Voice yang terdiri dari WALHI, TERAS, PUSPAHAM, KOMDES, dan RPS hari ini menyelenggarakan Multi-Stakeholder Forum (MSF) bertajuk “Menata Ruang, Menjaga Masa Depan, Mendorong ESG dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam” di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini di buka Ir. Hugua – Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan, komunitas lokal, perwakilan Perusahaan dan organisasi masyarakat sipil (NGO), akademisi, dan media.
Forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk membahas tantangan tata kelola investasi berbasis lahan yang berkelanjutan, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, yang menjadi isu krusial di Sulawesi Tenggara. Melalui dua sesi diskusi panel yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, forum ini menggali pengalaman komunitas terdampak, kebijakan tata ruang, penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance), hingga peran lembaga keuangan dalam mendorong keberlanjutan industri ekstraktif.
Pada hari kedua, forum dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan rekomendasi strategis dan rencana aksi bersama sebagai langkah konkret yang akan diajukan kepada pemerintah daerah. FGD ini menjadi ruang kolaborasi penting bagi seluruh pihak untuk menyatukan perspektif dan mengembangkan agenda kolektif guna memperbaiki tata kelola investasi, menguatkan perlindungan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Koalisi Sulawesi Green Voice, dari WALHI Sultra menyampaikan, “Kami menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadi perampasan lahan dan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan, kata Fitrah Wahyuni”
senada dengan itu Husnawati – Direktur RPS menekankan perlunya, “Pendekatan advokasi yang inklusif menjadi kunci agar hak masyarakat lokal terlindungi dalam setiap kebijakan dan aktivitas investasi.”
Sementara itu Kisran Makati – Direktur PUSPAHAM Syltra menegaskan, “Reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi lingkungan harus menjadi agenda strategis yang wajib diimplementasikan oleh seluruh perusahaan tambang.”
Komdes mengingatkan, “Pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian integral dari tata kelola sumber daya agar pembangunan benar-benar berkeadilan.”
dan menurut Indah Nur Fitria – Direktur TERAS menekankan, “Kita perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar pelanggaran dalam industri ekstraktif tidak terulang.”
Harapan dan Komitmen Bersama
Forum ini diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Rekomendasi yang dihasilkan dari FGD akan menjadi dasar advokasi kepada pemerintah daerah untuk perbaikan regulasi, pengawasan, serta implementasi prinsip ESG yang sesungguhnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
