Jakarta, Sultrademo.co – Desakan publik terkait besarnya tunjangan anggota DPR RI akhirnya mendapat respons serius dari sejumlah fraksi. Setelah sebelumnya PDI Perjuangan, Gerindra, dan PAN menyatakan dukungan untuk meninjau ulang fasilitas dewan, kini Fraksi Partai NasDem dan Partai Golkar ikut menyetujui usulan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota DPR RI periode 2024–2029.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menegaskan, pihaknya sepakat agar tunjangan yang diterima wakil rakyat dievaluasi secara total. Ia bahkan memastikan bahwa gaji dan tunjangan yang diterimanya akan tetap disalurkan kepada masyarakat.
“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” kata Sahroni, Sabtu (30/8).
Ia menambahkan, praktik menyerahkan kembali hak keuangan kepada masyarakat sudah ia lakukan sejak lama. “Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat. Itu wajib,” ujarnya.
Nada serupa juga datang dari Fraksi Partai Golkar. Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan pihaknya siap bila fasilitas dan tunjangan DPR RI direvisi. Menurutnya, sikap ini menjadi bagian dari refleksi diri di tengah sorotan publik.
“Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” ujar Sarmuji.
“Saat sekarang ini adalah momentum terbaik untuk merefleksikan diri,” tambahnya.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan melalui Said Abdullah menjadi yang pertama mengusulkan penghentian tunjangan perumahan anggota DPR. Said menekankan bahwa politik bukan semata urusan rasionalitas dan kesepakatan, melainkan juga harus berlandaskan etika, empati, dan simpati.
“Ukuran utama bukan hanya soal kesepakatan antarfraksi, tetapi juga apakah DPR mampu mengukur diri. Rakyat mempertanyakan kinerja DPR, sementara di sisi lain tunjangan yang diterima jumlahnya jauh dari ukuran kehidupan rakyat kebanyakan,” jelas Said.
Gelombang kritik terhadap DPR belakangan semakin keras, dipicu oleh besarnya tunjangan rumah yang mencapai Rp50 juta per bulan. Kondisi ini dinilai tidak sensitif terhadap situasi ekonomi rakyat, bahkan sempat memicu aksi unjuk rasa besar di Jakarta dan sejumlah daerah.
Dengan makin banyak fraksi yang mendukung evaluasi, usulan peninjauan total tunjangan DPR RI kian menguat dan berpotensi menjadi keputusan bersama dalam waktu dekat.
Laporan: Arini Triana Suci R
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
