Bandung, Sultrademo.co – Wacana kepala daerah dipilih melalui DPRD kembali mencuat. Menyikapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tengah mengkaji usulan tersebut dengan tetap mengutamakan aspirasi rakyat dan ketentuan konstitusi.
“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12).
Hasto menjelaskan, kajian yang dilakukan PDIP bertujuan memastikan apakah kepala daerah lebih tepat dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD, dengan tolok ukur penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan.
Menurutnya, terlepas dari mekanisme pemilihan yang dipilih ke depan, hal paling penting adalah kemampuan kepala daerah dalam menyusun keputusan politik yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Tapi yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” tegasnya.
Pertimbangkan Aspirasi Rakyat dan Konstitusi
Hasto menambahkan, dalam mengkaji usulan tersebut, PDIP akan mendengar harapan publik sekaligus memeriksa aspek-aspek yang diamanatkan konstitusi.
“Suasana kebatinan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah–wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil, nah inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat sebelumnya dipilih karena jabatan kepala daerah membutuhkan legitimasi kuat dari masyarakat. Namun, PDIP tetap terbuka memahami alasan munculnya usulan pemilihan melalui DPRD.
Biaya Politik Tinggi Jadi Sorotan
Hasto mengaku menangkap alasan yang disampaikan Presiden Prabowo terkait tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung.
“Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar, biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak persoalan-persoalan terkait dengan korupsi,” jelasnya.
Menurut Hasto, seluruh pertimbangan itu akan dibahas dalam rapat kerja nasional PDIP pada awal tahun depan sebelum partai memutuskan sikap resmi.
Usulan Menguat, Prabowo Sambut Positif
Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD sebelumnya dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, saat perayaan HUT Golkar ke-61 di Jakarta. Bahlil menilai mekanisme tersebut lebih efisien dan mengurangi polemik.
“Kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja… biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil.
Usulan itu mendapat respons langsung dari Presiden Prabowo yang menilai desain demokrasi seharusnya mampu menekan ongkos politik.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ucapnya.
Keputusan final sikap PDIP kini menunggu hasil kajian mendalam dalam Rakernas mendatang, namun Hasto memastikan satu hal: semua opsi akan dilihat dari perspektif kemanfaatannya bagi rakyat dan kualitas demokrasi.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
