Konawe Selatan, Sultrademo.co – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka percepatan pelaksanaan strategi PUG serta penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), di Aula Islamic Center Andoolo, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari perencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan.
Rakor dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Konawe Selatan, Ambolaa, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Konawe Selatan, Ichsan Porosi.
Dalam sambutannya, Ambolaa menegaskan bahwa pembangunan daerah harus mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.
Menurutnya, upaya mewujudkan visi pembangunan Konawe Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera memerlukan kebijakan yang inklusif serta memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.
“Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan strategi Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Konawe Selatan, Hj. St. Hafsa, yang diwakili Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, Hery Asma, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman serta kapasitas perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pada kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari narasumber Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara, Susi Suhartini.
Dalam pemaparannya, Susi menjelaskan pentingnya mengintegrasikan perspektif gender pada seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program pemerintah.
Menurutnya, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bukan hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara proporsional.
“PPRG menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan,” katanya.
Ketua panitia kegiatan, Sarija, menjelaskan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang bertujuan mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan.
Ia menambahkan, melalui kegiatan ini peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait PPRG, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta menyusun program dan kegiatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berharap implementasi Pengarusutamaan Gender dapat semakin optimal sehingga pembangunan daerah berjalan lebih inklusif, adil, dan memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
