Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari menaruh perhatian serius pada potensi kebocoran pendapatan daerah dari sektor perizinan dan pemanfaatan ruang. Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan pengelolaan perizinan yang terintegrasi dan transparan menjadi kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penegasan itu disampaikan Sudirman saat memimpin rapat optimalisasi pendapatan daerah di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Kendari, Jumat (13/2/2026), yang dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Sudirman meminta seluruh OPD memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya pada pengelolaan perizinan dan tata ruang. Ia menilai sistem administrasi yang tertata akan berdampak langsung terhadap penerimaan daerah sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan.
“Setiap proses perizinan harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi tetap memberikan kemudahan berusaha. Pengawasan dan pengendalian juga tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Rapat tersebut juga mengevaluasi capaian pendapatan sektor perizinan pada tahun sebelumnya. Sejumlah OPD mengungkapkan masih adanya kendala teknis di lapangan, terutama terkait sinkronisasi data dan proses administrasi yang belum sepenuhnya digital.
Karena itu, penguatan sistem digitalisasi layanan menjadi salah satu rekomendasi utama. Selain mempercepat proses perizinan, sistem digital dinilai mampu meningkatkan akurasi data serta transparansi pelayanan publik.
Selain perizinan, aspek tata ruang turut menjadi perhatian. Sudirman menegaskan pemanfaatan ruang harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pembangunan kota berjalan terarah serta menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Menurutnya, optimalisasi PAD tidak hanya mengejar peningkatan angka penerimaan, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Tata kelola perizinan yang profesional diharapkan mampu menarik lebih banyak investor menanamkan modal di Kota Kendari.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kota Kendari berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong OPD bekerja lebih proaktif serta inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
 






