Pemkot Kendari Segera Tetapkan Perda RTRW dan RDRT Online Single Submission

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co- Kesadaran menarik investor dari luar ke Kota Kendari begitu menjadi perhatian pemerintah kini. penetapan peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) online Single Submission (OSS) harus dipercepat.

Hal itu untuk menarik investor berinvestasi ke Kota Kendari. Kepada media, Walikota Kendari, H. Sulkarnain K mengatakan, Penetapan RTRW sangat strategis dalam menata dan menentukan proses pembangunan di daerah termasuk Kota Kendari.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, RTRW akan menjadi panduan dan pedoman bagi seluruh stakeholder khususnya pemerintah sekaligus memberikan kepastian hukum.

“Insya Allah Pemerintah Kota Kendari akan mengupayakan sebelum bulan Mei perda tersebut sudah dapat ditetapkan, apalagi himbauan tersebut turut dihadiri dan didengarkan langsung oleh Ketua DPRD Kota Kendari,” ungkap Sulkarnain saat menghadiri Rakor Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR OSS, di hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/02/2020).

Rakor percepatan penetapan perda RTRW dan RDTR OSS dibuka langsung Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mewakili Mendagri Tito Karnavian.

Menurut Hadi, ada 3 langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah daerah berdasarkan arahan pemerintah pusat.

“Pertama pemda segera mengagendakan propemda rancangan perda RDTR, kedua Bupati/Walikota bersama Ketua DPRD agar memproses hasil bantuan teknis sebagai landasan dalam penetapan perda RDTR OSS, dan ketiga kepada para gubernur diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan,” papar Sekjen Hadi Prabowo saat membacakan sambutan.

Sementara di tempat yang sama, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan, Himawan Arif yang hadir sebagai keynote speech pada Rakor Percepatan Penetapan RTRW dan RDTR OSS menyampaikan percepatan pembangunan infrastruktur harus didukung karena RTRW adalah panglima pembangunan. 34 provinsi di Indonesia sudah memiliki perda RTRW.

“Namun demikian dari 91 kota ada 2 kota yang belum memiliki perda, kemudian dari 329 kabupaten ada 16 kabupaten yang belum memiliki perda, sehingga total ada 18 kabupaten/kota yang belum mempunyai perda RTRW,” jelas Himawan Arif.

Laporan : Hani
Editor : AK

  • Whatsapp

Pos terkait