Jakarta, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih UHC Award 2026 Kategori Madya. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemprov Sultra mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 89,65 persen peserta aktif sepanjang tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam agenda Deklarasi dan Pencanangan UHC serta Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Gubernur Andi Sumangerukka menyebut capaian ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak yang terus mendorong peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
“Capaian ini merupakan wujud nyata semangat gotong royong dalam membangun masyarakat Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” ujarnya.
UHC Award sendiri merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada daerah yang mampu menjamin kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melampaui batas minimal yang ditetapkan, sekaligus menjaga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Berdasarkan data per 1 Desember 2025, jumlah peserta aktif JKN di Sulawesi Tenggara mencapai 2.553.935 orang atau setara 89,65 persen dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, 602.806 peserta merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi Sultra.
Angka ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2024, di mana cakupan UHC tercatat sebesar 86,04 persenatau 2.430.237 peserta aktif, dengan jumlah PBI APBD sebanyak 559.993 peserta.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus memperkuat komitmen dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat. Ia menargetkan cakupan peserta aktif UHC ke depan dapat menembus 95 persen, sehingga Sultra dapat naik ke kategori UHC Utama.
Sebagai langkah konkret, Dinas Kesehatan Provinsi Sultra terus melakukan pembenahan serta pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan agar lebih akurat dan terintegrasi. Selain itu, Pemprov Sultra berupaya menjaga keberlanjutan Program JKN melalui peningkatan literasi kesehatan, kemudahan akses layanan, optimalisasi teknologi, serta penguatan kolaborasi dengan sektor swasta.
Meski demikian, Pemprov Sultra juga menekankan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada peran pemerintah dan pemberi kerja. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya peserta mandiri, dalam membayar iuran secara tertib menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
