Penyegelan Pasar Mokoau Berujung Cekcok Antara Satpol PP dan Masyarakat

Ketgam : Situasi Masyarakat dan pedagang di pasar Mokoau saat Satpol PP hendak melakukan penyegelan, Kamis (4/11/2021)

Kendari, Sultrademo.co – Sejumlah masyarakat dan pedagang yang akan berjualan di pasar swadaya Mokoau Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu ramai-ramai menolak penyegelan yang hendak dilakukan Gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kendari, Kamis, (4/11/2021).

Penyegelan dilakukan sebagai tindakan tegas pemerintah atas tidak patuhnya masyarakat yang tetap membagun pasar mokoau meski pemerintah telah mengatakan pasar tersebut ilegal, karena pemanfaatan ruang bangunan milik pedagang dinilai belum memiliki izin.

Bacaan Lainnya

Masyarakat yang melakukan penolakan tersebut bersikeras tetap akan menjual, dan meminta pemerintah tidak menghalagi mereka.

Salah seorang pedagang ikan di pasar tersebut yang tidak ingin disebutkan namanya, meminta agar pemerintah tidak menghalangi mereka. Pasalnya menurutnya pemerintah lah yang seharusnya membantu masyarakat.

“Saya harap pemerintah jangan menghalangi kami disini. Seharusnya, pemerintah lah yang membantu kami. Disinilah mata pencaharian kami. Kami tetap akan lanjut berjualan disini,” beber salah seorang pedagang ikan Pasar Swadaya Mokoau.

Senada, warga lain bernama Hasrini juga menolak penyegelan pasar Swadaya Mokoau. Pasalnya, pasar yang ada saat ini sangat membantu dirinya yang ingin membeli keperluan makan seperti ikan.

“Kami minta pasar ini tetap dibangun. Karena disini jauh sekali pasar, dengan adanya pasar ini sangat membantu masyarakat sekitar sini. Karena kalau dulu kita pergi beli ikan di Pasar Baru, datang disini sudah busuk ikannya, dengan adanya pasar ini kami tidak susah lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RT Kelurahan Mokoau, Zainuddin menyayangkan sikap Satpol PP yang datang-datang langsung melakukan penyegelan. Pasalnya, keputusan dari pemerintah terkait pasar tersebut belum ada.

“Ini harusnya dicarikan solusi, bukan malah menurunkan Satpol PP. Ayo Kita duduk bersama mencari bagaimana masyarakat bisa berdaya. Kami sadar, masyarakat tidak bisa melawan pemerintah karena kita negara hukum yang taat dengan UU. Tapi yang kami inginkan bagaimana pemerintah bisa memberi kami solusi bukan malah dipersulit kiri kanan,” beber Zainuddin.

Untuk mencegah penyegelan lanjutan oleh Satpol PP, Zainuddin mengaku akan berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal ini pemerintah agar bagaimana Pasar Swadaya Mokoau bisa diperdayakan dan menjadi pasar untuk mata pencaharian masyarakat.

“Satpol juga diatur oleh pimpinan, secepat mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah. Saya rasa pemerintah manapun pasti akan mengayomi masyarakat. Nah makanya saya akan mencari titik temunya bagaimana pemerintah bisa melayani masyarakat,” katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan surat penyegelan yang dilayangkan pihak Satpol PP ada 4 poin yang manjadi dasar. Pertama pasar tidak memiliki itikad baik untuk menghentikan pembagunan sementara, kedua pasar dikenakan sanksi administratif berupa penutupan lokasi dengan cara penyegelan sesuai Peraturan Wali Kota Kendari nomor 55 tahun 2019 tentang pemanfaatan ruang. Ketiga meminta warga untuk menutup lokasi pasar dengan membongkar sendiri lapak yang telah dibangun karena melangar pemanfaatan ruang, dan keempat pemerintah akan memberikan sanksi pembongkaran bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan : Hani
Editor : UL

Pos terkait