Kendari, Sultrademo.co – Pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah menilai pidato Presiden RI, Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, berpotensi dikenang dunia.
“Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB tahun 2025 ini berpotensi menjadi kenangan dunia, atau Memory of the World, sebagaimana halnya pidato Presiden Soekarno tanggal 30 September 1960 silam, yang dikenal sebagai Memory of the World,” ujar Reza, Minggu (21/9/2025).
Menurutnya, pidato tersebut akan sarat dengan filosofi, konstitusi, tradisi diplomatik, hingga tantangan global yang sedang dihadapi. Selain itu, Prabowo juga diyakini akan menyampaikan optimisme terhadap perkembangan dunia, di tengah banyaknya krisis yang belum terselesaikan.
Reza menyampaikan beberapa poin penting yang sebaiknya disampaikan Presiden Prabowo. Pertama, perlunya kerja sama berkelanjutan antarperadaban lintas generasi, meskipun terdapat perbedaan peradaban.
Hal ini penting karena dunia kini menghadapi masalah yang sama, mulai dari kesenjangan ekonomi, kerusakan lingkungan, krisis keamanan, hingga potensi kepunahan umat manusia akibat penyalahgunaan senjata nuklir.
“Kedua, PBB yang telah berusia 80 tahun ini hendaknya terus diperkuat, dengan mengambil hikmah dari kenyataan hubungan antarbangsa yang sangat berbeda dengan saat PBB berdiri. Dalam hal ini, PBB diharapkan mampu dengan cepat menjawab tantangan global yang mendesak, pada tingkatan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi,” jelasnya.
Reza menekankan perlunya reformasi PBB, terutama memperkuat kedudukan Sekretaris Jenderal agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB tidak tersandera oleh kepentingan negara besar tertentu.
“Yang ketiga, masih dalam konteks reformasi PBB, perlu dilakukan pengubahan komposisi anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Dalam kenyataannya, idealisme 10 negara tidak tetap DK PBB kerap kandas akibat hak veto yang digunakan secara serampangan. Ke depan, DK PBB perlu diperkuat dengan penambahan 10 anggota baru,” paparnya.
Ia menyebut kriteria tambahan tersebut antara lain perwakilan peradaban Hindu dan Islam, Asia dan Afrika sebagai bekas negara terjajah yang kini berkembang, negara dengan jumlah penduduk terbesar, negara pendukung misi perdamaian PBB, hingga negara yang konsisten membangun secara berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan serta perdamaian dunia.
Terkait absennya Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam Sidang Umum PBB, Reza menilai hal itu tidak terlepas dari kondisi dalam negeri.
“Perihal absennya Presiden Joko Widodo, saya pikir disebabkan oleh beratnya masalah di dalam negeri, sehingga menuntut keberadaan beliau untuk secara langsung mengendalikan berbagai penyelesaian atas permasalahan tersebut,” ujarnya.
Namun, menurut Reza, Prabowo memiliki pendekatan berbeda. “Karakter Presiden Prabowo adalah intermestik. Baginya, penyelesaian masalah di dalam negeri adalah mendesak dan harus selalu diprioritaskan. Namun, hendaknya diselesaikan berbarengan dengan masalah mendasar di luar negeri, sepanjang keduanya saling mempengaruhi, dan Indonesia mampu menanganinya sekaligus,” tuturnya.
Laporan: Arini Triana Suci R
Sumber : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
