Polda Miliki Cek Dugaan Transaksi Mahar Politik, ini Reaksi Bawaslu Konsel

  • Whatsapp

Andoolo, Sultrademo.co- Setelah Sentra Gakumdu Konsel memutuskan tidak melanjutkan kasus dugaan tindak pidana pemilu transaksi mahar politik yang menyeret Bupati Konsel, Surunuddin Dangga, dan Ketua Partai Hanura Sultra, Wa Ode Nurhayati (WON) dengan dalih tidak terpenuhinya syarat formil dan materil, atau tidak terpenuhinya alat bukti dimaksud. Polda Sultra melalui media lokal membeberkan memiliki cek dugaan transaksi yang diserahkan Kuasa Hukum Surunuddin, oleh Andre Darmawan.

Mendengar itu, Ketua Bawaslu Konsel, Hasni mengaku kaget dengan berita itu. Pasalnya, saat timnya berkunjung ke Polda untuk meminta keterangan dan alat bukti, Polda tidak memberikannya.

Bacaan Lainnya

“Insya Allah kami akan cek kembali, dengan adanya pernyataan ini karena waktu kami ke Polda didampingi oleh Kasad, dia bilang Polda bahwa tidak ada lampiran surat aduannya Andre, saya kaget juga liat ini berita, tapi ini kasus bisa kembali kami tangani setelah ada bukti, kami akan liat perkembangan penanganan Polda, dan kami akan berkoordinasi kembali ke Polda, ” katanya saat dihubungi. Rabu 5/8.

Koordinator Devisi HPP Bawaslu Konsel, Awaluddin AK menambahkan, yang dihentikan Bawaslu atas pertimbangan rekomendasi Gakkumdu Konsel terhadap hasil pencarian dan pengumpulan alat bukti beberapa hari lalu adalah dugaan pelanggaran pemilihan yang bersumber dari laporan masyarakat, dan diregistrasi oleh Bawaslu Sultra.

Limitasi waktunya penanganannya, lanjut Awal hanya 5 (lima) hari kalender, sehingga wajib diputuskan dan diumumkan statusnya Tanggal 1 Agustus 2020.

Dalam proses penyelidikan laporan kemarin di Polda Sultra, tambah mantan Ketua BEM STAIN itu, Penyidik Gakkumdu Konsel mendapatkan klarifikasi Polda Sultra bahwa tidak ada bukti cek sehingga menjadi salah satu point pertimbangan tidak dinaikkannya ketahap Penyidikan.

Meski begitu, masih kata Awal, ada ruang kewenangan lainnya dalam menangani dugaan pelanggaran pemilihan yang sumbernya yakni dari temuan. Karena ketentuan pasal 16 ayat (3) Perbawaslu 14/2017 dipertegas bahwa yang tidak dapat dilaporkan kembali adalah laporan dugaan pelanggaran.

“Untuk itu terhadap berita sudah adanya barang bukti berupa cek atas laporan saudara Andre Darmawan yang dimiliki Polda, Bawaslu akan tetap ikuti perkembangan proses, tentu dengan memperhatikan ruang kewenangan investigasi dalam penelusuran sebelum diproses menjadi temuan,” ujarnya.

Sebelum itu, kata dia, pihaknya lebih dul├╣ akan meminta petunjuk ke Bawaslu Sultra terkait dengan prinsip efektif dan efisien termasuk fungsi optimalisasi dalam penanganan tindak pidana pemilihan.

“Karena pada laporan Andre Darmawan terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan WON dalam penanganannya berada pada institusi yang notabene wilayah/garis/level koordinasinya ada di Bawaslu Sultra, apa lagi peristiwanya setelah kami lakukan penyelidikan dilaporan yang dihentikan kemarin diketahui terjadi Kendari,”tutupnya.

Laporan :AK

  • Whatsapp

Pos terkait