Jakarta, Sultrademo.co – Jagat media sosial dalam beberapa hari terakhir diramaikan oleh poster hitam dengan aksen merah muda dan hijau bertuliskan 17+8 Tuntutan Rakyat. Poster yang ramai beredar ini bukan hanya viral di kalangan warganet, tetapi juga mendapat sorotan dari sejumlah publik figur dan influencer seperti Andovi da Lopez, Bintang Emon, Jerome Polin, Coki Pardede, hingga Ferry Irwandi.
Kampanye tersebut bahkan disusun dalam format hitung mundur yang bisa diakses di laman https://tuntutanrakyat-2e476.web.app/. Isi tuntutan dialamatkan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, ketua umum partai politik, Polri, TNI, hingga kementerian di sektor ekonomi.
Andhyta Firselly Utami, salah satu inisiator gerakan ini, menjelaskan bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat lahir untuk menghadirkan narasi tunggal yang mewakili aspirasi masyarakat.
“Setelah kemudian terjadi pembunuhan Affan, terus kekerasan sebagainya, banyak demo terjadi, tapi nggak ada satu narasi bersama gitu yang benar-benar mainstream,” kata Afu, sapaan akrabnya, Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, rangkuman tuntutan itu disusun setelah menelaah sejumlah rekomendasi dari organisasi masyarakat sipil, termasuk YLBHI, PSHK, hingga petisi “12 Tuntutan Rakyat” yang sudah ditandatangani lebih dari 40 ribu orang.
Isi Pokok 17+8 Tuntutan Rakyat
Tiga kata kunci utama ditegaskan dalam poster: transparansi, reformasi, dan empati.
* 17 tuntutan jangka pendek harus dipenuhi dalam waktu seminggu, hingga 5 September 2025.
Misalnya, Presiden diminta menarik TNI dari pengamanan sipil, DPR diminta membekukan kenaikan tunjangan, Polri dituntut membebaskan demonstran, dan kementerian diminta segera menjamin upah layak.
* 8 tuntutan jangka panjang diberi tenggat hingga 31 Agustus 2026. Isinya meliputi reformasi DPR dan parpol, pengesahan UU Perampasan Aset, penguatan Komnas HAM, hingga evaluasi PSN dan UU Cipta Kerja.
Afu menegaskan, keberhasilan realisasi tuntutan sepenuhnya bergantung pada political will pemegang kekuasaan.
“Sebenarnya yang lebih fundamental secara political will itu tiga hal itu. Kalau mereka niat untuk transparan, mereka niat untuk reform atau memperbaiki institusi, dan mereka niat untuk lebih berempati sama apa yang rakyat butuhkan, kunci utamanya itu,” ujarnya.
Respons Akademisi dan Pengamat
Direktur The Indonesian Institute (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, menilai rangkuman ini memudahkan pemerintah membaca aspirasi rakyat. Namun, ia menekankan sebagian besar tuntutan jangka pendek sulit diwujudkan sebelum tenggat waktu.
“Hingga saat ini dengan kejadian yang tewas, ada penangkapan termasuk aktivis dan mahasiswa, menurut saya jelas 17 tuntutan ini belum terpenuhi hingga saat ini dan malah masih menimbulkan gejolak gitu,” kata Adinda.
Ia menyoroti kelemahan mekanisme pengawasan DPR karena Badan Kehormatan diisi oleh anggota dewan itu sendiri. Meski begitu, menurutnya kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat tetap strategis karena menyajikan peta jelas untuk publik menekan pemerintah.
Peneliti Formappi, Lucius Karus, juga melihat peluang baru setelah gelombang aksi besar-besaran belakangan ini.
“Setelah aksi demonstrasi ini, rasanya sih peluangnya cukup besar untuk kemudian terjadi [perubahan] di DPR. Dan ini saya kira upaya bagus karena ini langsung menyentuh persoalan mendasar yang terjadi di DPR gitu ya,” ujarnya.
Sikap Pemerintah
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap menghormati hak rakyat dalam menyampaikan pendapat. Ia juga meminta aparat tegas menghadapi tindakan anarkis.
“Pemerintah yang saya pimpin, dengan semua partai politik termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).
Meski jalan menuju perubahan dinilai tidak mudah, para inisiator menegaskan bahwa kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat adalah milik semua warga negara.
“Ini memang jadi narasinya benar-benar dimiliki bersama tanpa ada owner-nya juga gitu,” tutup Afu.
Laporan: Arini Triana Suci R
Sumber : tirto.id
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
